Merdeka.com - PKB dan PDI Perjuangan telah mengusung pasangan Saifullah Yusuf dan Abdullah Azwar Anas sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Kedua partai juga berusaha berkoalisi secara linear di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pilkada serentak 2018 mendatang.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jawa Timur, Halim Iskandar mengatakan, koalisi linear akan memudahkan kerja dalam memenangi Pilgub Jawa Timur. Namun disadarinya, karena kondisi politik masing-masing tidak semua daerah bisa menjalin koalisi linear, dalam hal ini dengan PDI Perjuangan.

"Sepanjang bisa, sepanjang memungkinkan diupayakan untuk linear. Tapi kalau tidak bisa ya ndak apa-apa, kan masing-masing punya peta politik sendiri-sendiri setiap daerah," kata Halim Iskandar di Universitas Islam Malang (Unisma), Rabu (18/10).

Kata Halim, PKB tetap mempertimbangkan kondisi politik di daerah tersebut. Bila memang tidak bisa koalisi linear, tentu serta merta tidak dapat dipaksakan. Tetapi secara pasti bahwa siapapun Wali Kota atau Bupati yang diusung dan partai koalisi di daerah, sesuai keputusan gubernurnya adalah Gus Ipul dan Azwar Anas.

"Misalkan di suatu daerah, PDIP dan PKB tidak bisa bareng koalisinya, PKB poros sendiri, PDIP poros sendiri, tidak masalah. Urusan bupati berbeda tetapi urusan Pilgub tetap satu, Gus Ipul dan Azwar Anas," katanya.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur, Sri Untari di Kantor DPC PDIP Kabupaten Malang, Kamis (12/10). Koalisi yang linear akan mempermudah memenangkan calon yang diusung di Pemilihan Gubernur Jawa Timur.

"Tapi tidak semua bisa dipetakan seperti itu," kata Sri Untari.

Pengumuman rekomendasi calon gubernur dan wakil yang lebih dulu akan memantapkan arah koalisi di tingkat daerah. Karena sejauh ini koalisi masih sebatas komunikasi dengan partai lain.

"Selanjutnya akan kami runutkan, kalau Kabupaten/Kota bisa linier seperti itu maka pekerjaan bisa lebih mudah. Yang pasti-pasti dengan PKB, kalau yang lain-lain monggo kalau mau ikut," ujarnya.

Pilgub diumumkan lebih dulu lebih baik, baru kabupaten/kota linear mengikutinya. Sehingga dalam menyusun strategi pemenangan tidak zig-zag.