Merdeka.com - Bukan soal elektabilitas. Ini soal kekuatan partai di belakang mereka.

Digelar tanggal 15 Februari 2017. Pemilihan gubernur Jakarta tinggal 195 hari lagi. Itu tanggal pencoblosan. Masih jauh? Sesungguhnya tidak. Lihatlah penanggalan pemilihan gubernur berikut ini.

Semua pasangan calon sudah harus ditetapkan tanggal 22 Oktober 2016. Tidak akan ada perubahan lagi sesudah itu. Dan semua pasangan diberi kesempatan untuk mendaftarkan diri tanggal tanggal 19 September hingga 21. Cuma tiga hari.

Itu artinya semenjak hari ini, hanya tersisa 49 hari bagi mereka untuk mendaftar. Dikurangi sembilan hari libur, waktu mereka tersisa hanya 40 hari. Pendek sekali.

Waktu sependek itu tentu saja susah bagi nama-nama baru, terutama bagi mereka yang menempuh jalur independen. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) mematok tanggal 7 Agustus sebagai batas akhir penyerahan syarat dukungan. Jadi, ya, tinggal empat hari lagi.

Dari pergerakan politik yang tersiar selama ini, tampaknya jalur perorangan ini sonder kandidat. Semua lewat partai politik. Dan baru dua atau tiga nama, yang terang disebutkan partai politik selama ini. Itu pun belum tentu final. Lobi-lobi politik masih berderu hingga pendaftaran.

Tiga nama yang disebutkan itu adalah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang adalah kandidat incumbent, Tri Rismaharini yang kini menjadi wali kota Surabaya dan Sandiaga Uno, seorang pengusaha muda cum politisi muda.

Apakah ketiganya akan melaju ke meja pendaftaran? Jawabannya sangat bergantung pada seberapa besar modal partai yang mereka bawa atau yang membawa mereka.

Mari kita lihat hitung-hitungan berikut ini.

Demi mengusung pasangan bakal calon gubernur, dibutuhkan sedikitnya 22 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Ini syaratnya. Kursi di Kebun Sirih – alamat kantor dewan itu – sejumlah 106. Artinya, sebanyak-banyaknya hanya akan ada empat pasangan.

Mari melihat 'kursi-kursi' itu. Partai apa yang paling banyak dan seberapa kuat kaki mereka di ibukota. Lalu, setidaknya sejauh pagi ini, siapa kandidat yang mereka usung.

Seberapa besar peluang sang kandidat bisa lolos ke meja pendaftaran, lalu melaju ke kotak suara.

Ahok

Dari semua kandidat, barangkali Ahoklah yang sudah bersiap sedari lama. Meski sukses mendulang satu juta Kartu Tanda Penduduk (KTP), belakangan Ahok maju lewat jalur partai politik. Pilihan yang membuat sejumlah anggota Teman Ahok mengancam membuang KTP dukungan.

Salah satu yang mengusung Ahok adalah Golongan Karya atau Golkar, yang usianya mungkin lebih tua dari Anda. Partai yang sudah malang melintang di republik ini, berdiri tahun 1964.

Si beringin yang kini dinakhodai Setya Novanto itu, menduduki sembilan kursi di Kebun Sirih. Kursi sejumlah itu diraup setelah mesin partai itu mendulang 376.221 suara pada pemilihan umum.

Partai politik yang juga mengusung mantan Bupati Belitung Timur adalah Hanura, yang dibesut Jenderal (purn) Wiranto, yang pekan lalu didapuk Presiden Joko Widodo menjadi Menkopolhukam. Partai ini menduduki 10 kursi di Kebun Sirih.

Jalan Ahok kian lempeng oleh Nasdem, partai yang didirikan Surya Paloh. Partai ini meraih lima kursi di dewan perwakilan DKI.

Sebelum dua partai yang disebutkan di atas, Nasdem malah lebih awal mendapuk Ahok.

Bermodal Golkar dan dua partai lain yang pendirinya juga mantan petinggi Beringin itu –Wiranto dan Surya Paloh sebelumnya adalah tokoh Golkar – Ahok dipastikan bisa datang ke meja pendaftaran. Tiga partai itu menduduki 24 kursi di Kebun Sirih.

Di luar kekuatan tiga partai itu, hingga kini Ahok masih melakukan lobi-lobi politik dengan PDI Perjuangan. Jumat pekan lalu, Ahok sempat satu mobil dengan Megawati Soekarnoputri, Presiden Joko Widodo, Puan Maharani dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Dari rumah Megawati di Teuku Umar mereka melaju ke Rapat Pimpinan Partai Golkar di Istora Senayan.

Meski kepada media massa, Ahok menuturkan sepanjang perjalanan mereka hanya cerita lucu-lucuan belaka, sejumlah kalangan menafsirkan perjalanan ini sebagai sinyal partai berlambang Banteng itu bakal mengusung Ahok. Penjelasan Ahok soal satu mobil itu, bisa dibaca di sini http://bit.ly/2aA0DdY

Jika benar PDI Perjuangan mengusung, maka Ahok akan datang ke meja pendaftaran dengan kekuatan 52 kursi di Dewan Perwakilan DKI. PDI Perjuangan sendiri menduduki 28 kursi. Dengan kursi sejumlah itu, dia diusung hampir 50 persen kekuatan kursi di dewan.

Tri Rismaharini

Walikota Surabaya ini sudah lama dijagokan untuk melaju ke Jakarta. Tenggelam timbul dari radar politik ibukota, lantaran ramai pula diberitakan bahwa Risma menolak tawaran itu. Penolakan itu bahkan sudah pula disampaikan kepada Megawati, dengan cara yang terang benderang.

Saat menghadiri rapat Dewan Pertimbangan Presiden di Jakarta, Kamis 10 Maret 2016, kepada media massa Risma memastikan, "Jadi saya yang menghadap Ibu. Mungkin satu bulan yang lalu. Waktu itu saya sampaikan, Bu, saya mendapat amanah di Surabaya. Dan saya mohon, saya tidak dicalonkan menjadi gubernur, baik di Jawa Timur maupun DKI."

Sesudah penjelasan Maret lalu itu, nama Risma di bursa DKI agak tenggelam, lalu mencuat lagi berhari belakangan dengan intensitas dan kekuatan yang cukup impresif.

Sejumlah kelompok warga, di sejumlah wilayah di Jakarta, menggelar deklarasi dukungan terhadap Risma. Lihatlah yang terjadi Minggu, 26 Juni 2016. Ratusan warga di Tanah Merah Jakarta Utara menggelar acara deklarasi mendukung Risma.

Lalu lihat yang terjadi di Jatinegara Jakarta Timur, sehari sesudah Tanah Merah itu. Warga menggelar deklarasi dukungan untuk Risma. Di tempat itu mereka memasang spanduk, "Ahok Tukang Gusur Rakyat, Jokowi jangan dukung musuh rakyat."

Deklarasi yang sama juga berlangsung di sejumlah tempat. Semua mendukung Risma maju merebut kursi gubernur DKI.

Lalu apa kata para petinggi PDI Perjuangan, partai di mana Risma bernaung? Wakil Ketua Badan Pemilihan Umum partai itu, Gembong Warsono, menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi kader menolak penugasan yang diberikan Ketua Umum Megawati, apalagi jika sudah diputuskan partai. "Tidak ada alasan Ibu Risma menolak penugasan partai," tegas Gembong, Senin 4 Juli 2016.

Gembong menguraikan bahwa partainya menempuh dua jalur bagi para kader untuk maju di Pilkada. Jalur Penjaringan dan jalur penugasan. Risma bisa dibawa ke Jakarta lewat jalur kedua. Penugasan.

Jika benar diboyong ke Jakarta, dengan siapa pun dia berpasangan, Risma bisa langsung melaju ke meja pendaftaran. PDI Perjuangan menduduki 28 kursi di Kebun Sirih, dan menjadi satu-satunya partai yang bisa mengusung calon sendiri, mulus, sonder koalisi.

Jumlah kursi sebanyak itu diperoleh setelah partai itu meraup 1.231.843 suara pada pemilihan umum dua tahun lalu.

Sandiaga Uno

Partai Gerindra akhirnya resmi mengusung Sandiaga Uno. Nama pengusaha muda itu diputuskan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) partai itu di Hambalang Bogor, Jumat pekan lalu. Dia menyisihkan dua nama lain Yursil Ihza Mahendra dan Sjafrie Sjamsoeddin, yang juga masuk bursa partai besutan Prabowo Subianto itu.

Dengan kekuatan 15 kursi Gerindra di Kebun Sirih, Sandiaga harus mencari partai lain demi melaju ke meja pendaftaran. Salah satu yang agak terang adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang massa akar rumputnya dikenal sangat solid.

Dua hari setelah ditetapkan Gerindra, Minggu 31 Juni 2016, Sandiaga menuturkan bahwa koalisi itu bukan lagi di pelupuk mata tapi sudah pasti,” Alhamdulillah, hari ini mendapat kabar gembira. PKS memutuskan mendukung Sandiaga Uno.”

Berbekal kabar gembira itu, Sandiaga bisa melenggang ke meja pendaftaran. Dengan tambahan tambahan 11 kursi dari PKS, Sandiaga sudah bermodal 26 kursi.

Kekuatan Partai Lain

Ini yang belum terang benar. Sejumlah partai lain yang juga punya kekuatan yang bertenaga di Kebon Sirih. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang punya massa kuat di ibukota, misalnya, memiliki 10 kursi.

Partai Demokrat, besutan Susilo Bambang Yudhoyono, juga menduduki 10 kursi, PKB meraih 6 kursi dan PAN 2 kursi. Apakah partai-partai ini mengusung calon lain atau bergabung dengan kekuatan yang sudah ada? Kepastian baru difinal. Meja pendaftaran.

Ketua DPW PPP DKI Jakarta Abraham Lunggana menegaskan bahwa mereka akan berkoalisi dengan partai manapun untuk melawan Ahok. Lulung mengatakan, kemungkinan koalisi gemuk masih cukup besar, meski Gerindra telah mendapuk Sandiaga. "Misalnya, Sandiaga sama calon PDIP. Sandiaga jadi wakil, kan bisa juga."

Selain tiga nama itu, calon lain yang juga santer disebutkan adalah Yusril Ihza Mahendra dan belakangan Mantan Menko Maritim Rizal Ramli. Yusril sudah lama menyiapkan diri. Rizal baru diberitakan dua tiga hari belakangan.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Selasa kemarin menggelar konferensi pers meminta Rizal maju ke Pilkada DKI. Sejauh ini Rizal cuma menjawab singkat, "Belum kepikiran."

Ketua DPD Hanura DKI Jakarta Mohamad Sangaji alias Ongen berharap pihak PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu untuk bersama-sama mendukung Jakarta lebih baik. "Oleh karena itu saya harap kemesraan dengan PDIP bisa segera terjadi," kata Ongen di Kantor DPD PDI-P DKI, Jakarta Selatan, Senin (1/8).

Sementara PPP tidak ada niatan untuk mendukung Ahok pesaing Sandiaga. Besar kemungkinan PPP akan mendukung pengusaha muda tersebut.

Ketua DPW PPP DKI Jakarta Abraham Lunggana akan berkoalisi dengan partai mana pun untuk melawan Ahok. Lulung mengatakan, kemungkinan koalisi gemuk masih cukup besar. Walaupun Partai Gerindra telah menunjuk Sandiaga Uno sebagai calon Gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada DKI. "Misalnya Sandiaga sama calon (dari) PDIP, dan Sandiaga jadi wakil, kan bisa juga," katanya saat dihubungi Minggu (31/7).

Sedangkan PDI-P belum menentukan sikap secara resmi hingga hari ini. Tarik ulur antara memilih Ahok atau mengusung calon sendiri masih dilakukan. Bahkan ketua umum PDI-P Megawati Soekarnoputri masih pilih-pilih untuk mengusung calon gubernur DKI.

Bahkan santer terdengar disebut Risma telah ditunjuk sebagai calon gubernur DKI dari PDI-P. Namun wali kota surabaya ini enggan dan memilih surabaya tempat pengabdiannya. Tetapi jika pun Risma maju dengan kendaraan PDI-P dia dapat melenggang secara leluasa dicalonkan hanya satu partai.

Sebab perolehan kursi PDI-P di DPRD sudah mencukupi untuk mengusung calon gubernur DKI tanpa berkoalisi. Dari data KPU, PDI-P memiliki 28 kursi dengan perolehan suara 1.231.843 suara.