Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Membedah struktur tim pemenangan Jokowi di Pilpres 2019

Membedah struktur tim pemenangan Jokowi di Pilpres 2019 Pertemuan 9 sekjen koalisi Jokowi di Menteng. ©2018 Merdeka.com/Renald Ghiffari

Merdeka.com - Sembilan sekretaris jenderal partai pendukung Jokowi telah membentuk struktur tim kampanye nasional di Pilpres 2019 mendatang. Sekjen Partai NasDem Jhonny G Plate mengatakan, struktur tim kampanye nasional terdiri dari calon presiden dan wakil presiden yang posisinya sejajar dengan dewan pengarah dan tim penasihat.

Dewan pengarah akan diisi oleh 9 ketua umum partai pendukung Jokowi. Sementara dewan penasihat terdiri dari tokoh-tokoh nasional.

"Ada dewan pengarah itu terdiri dari ex officio ketum 9 Partai. Dewan penasihat dari tokoh masyarakat," kata Jhonny di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/8) malam.

Di bawah pasangan capres-cawapres, ada ketua tim kampanye nasional. Ketua tim kampanye dipilih langsung oleh pasangan capres-cawapres. Para wakil ketua umum partai pendukung akan mengisi wakil ketua tim kampanye nasional.

"Ketua tim, sekretaris dan bendahara tim kampanye nasional. Politisi yang akan menempati jabatan ini akan diisi Paslon setelah dibicarakan ketum," terangnya.

Di bawah ketua tim kampanye nasional ada tim ahli, sekretaris, bendahara dan tim konsultan. Tim ahli akan bertugas menggodok visi misi atau Nawacita II. Sedangkan tim konsultan bertugas untuk survei dan melakukan riset-riset.

Para sekjen partai akan berada di tim sekretariat pemenangan dan seksi komando dan pengendalian (command and control sections) beserta masing-masing dua liaison officer (LO) dari tiap partai.

Tim sekretaris pemenangan berjumlah 27 orang. Karena 9 partai pendukung Jokowi membawa 3 perwakilan di luar ketua umum.

"Di bawahnya ada komen control room isinya sekjen dibantu tiga orang ahli," jelasnya.

Selanjutnya, di bawah sekretaris tim kampanye nasional dan para sekjen, terdapat sepuluh direktorat dengan bidang-bidang khusus.

Sekjen PPP Arsul Sani menambahkan, 10 direktorat ini menjalankan tugas pelaksanaan. 10 Direktorat tidak hanya diisi oleh politisi partai, tetapi juga ada profesional, tokoh masyarakat sampai relawan. Di bawah 10 direktorat ini akan ada 34 koordinator wilayah seluruh Indonesia.

"Nah di bawah itu pada level-level pelaksana direktur-direktur itu. Tentu mungkin ada yang orang partai ada yang bukan orang partai. Kenapa begitu? Karena yang kita kedepankan adalah profesionalitasnya," ujar Arsul.

Kemudian ada pula juru bicara kampanye. Tiap partai akan menyiapkan 25 juru bicara kampanye Pilpres 2019. Total yang dibutuhkan lebih dari 200 juru bicara.

Para juru bicara akan dibagi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Mereka akan mendapat pelatihan secara profesional sebelum terjun ke lapangan.

"Sesuai dengan nanti juru bicara juga dibagi-bagi seperti apa. Misalnya juru bicara yang lebih untuk bicara defense ketika diserang, ada juga yang lebih ofense untuk menyerang. Di per bidang sesuai dengan bidangnya," tuturnya.

Berikut 10 direktorat dalam tim kampanye nasional Jokowi, yakni:

1. Program2. Keuangan3. Penggalangan dan Jaringan4. Hukum dan advokasi5. Infokom6. Logistik dan APK7. Saksi pemilu8. Konten kampanye9. Penggalangan pemilih muda/milenial10. Relawan

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres 2024, Timnas AMIN: Mudah-Mudahan Tidak Membuat Kacau

Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres 2024, Timnas AMIN: Mudah-Mudahan Tidak Membuat Kacau

Sebelumnya Jokowi menyebut presiden boleh memihak dan kampanye di Pilpres 2024

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral

Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral

Perludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024

Baca Selengkapnya
PSI Sebut Keberpihakan Jokowi ke Capres Bukan Dosa, Sindir Kampanye Megawati di Pilpres 2004

PSI Sebut Keberpihakan Jokowi ke Capres Bukan Dosa, Sindir Kampanye Megawati di Pilpres 2004

Menurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
NasDem: Pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi Puluhan Kali, Tidak Terkait Sikap Politik

NasDem: Pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi Puluhan Kali, Tidak Terkait Sikap Politik

Surya Paloh dan Jokowi diketahui menggelar pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (18/2).

Baca Selengkapnya
Jokowi Benar-Benar Tak Ikut Kampanye, Ini Respons Ganjar

Jokowi Benar-Benar Tak Ikut Kampanye, Ini Respons Ganjar

Calon Presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang tidak langsung terlibat dalam kampanye salah satu paslon Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Jokowi Bilang Presiden Boleh Berpihak di Pilpres, Timnas AMIN: Ada Tanda Kepanikan

Jokowi Bilang Presiden Boleh Berpihak di Pilpres, Timnas AMIN: Ada Tanda Kepanikan

Jokowi memastikan Presiden boleh kampanye dan berpihak di Pilpres 2024

Baca Selengkapnya
Jokowi ke Pengusaha: Pilpres 2024 Lebih Adem, Tidak Perlu Khawatir

Jokowi ke Pengusaha: Pilpres 2024 Lebih Adem, Tidak Perlu Khawatir

Presiden Jokowi menilai Pilpres 2024 lebih adem dibanding tahun 2014 dan 2019.

Baca Selengkapnya
Bicara Aturan Pemilu, PDIP Singgung Keanggotan Parpol Jokowi jika Ingin Turun Gunung Kampanye Pilpres

Bicara Aturan Pemilu, PDIP Singgung Keanggotan Parpol Jokowi jika Ingin Turun Gunung Kampanye Pilpres

Keanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.

Baca Selengkapnya
Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024

Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024

Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.

Baca Selengkapnya