Meluas, gerakan tolak politisasi siaran Piala Dunia
Merdeka.com - Keinginan untuk membebaskan perhelatan siaran Piala Dunia Sepakbola Brazil tahun 2014 dari kampanye calon presiden di Indonesia semakin meluas. Hari ini, Jumat 13 Juni 2014, giliran di situs change. org, Bagus Handaka membuat petisi dengan semangat sama dengan judul petisi "Piala Dunia Bebas Dari Ajang Kampanye".
Halaman petisi yang dibuat Bagus Handaka diawali dengan kutipan dari Nelson Mandela saat menyambut Piala Dunia tahun 2010 lalu yang berlangsung di negaranya Afrika Selatan. Mandela berkata bahwa "sport has the power to inspire and unite people" yang berarti ajang olahraga (piala dunia) adalah peristiwa yang bisa memberi insipirasi dan mempersatukan orang banyak.
Selengkapnya lihat petisi itu di sini : (link http://www.change.org/id/petisi/stasiun-televisi-penyiar-piala-dunia-piala-dunia-bebas-dari-ajang-kampanye)
Bagus Handaka berkeinginan agar di Indonesia yang jutaan penduduknya adalah penggemar siaran sepakbola dunia bisa menikmati siaran sepakbola tanpa terganggu dengan kepentingan-kepentingan politik yang secara bersamaan bertemu dalam momentum penyelenggaraan Piala Dunia Brazil 2014.
Penonton bola di Indonesia yang mempunyai tradisi menonton piala dunia dengan bebas semestinya juga mempunyai kebebasan untuk menonton tanpa diganggu kepentingan politik yang mengincar siaran yang ditonton oleh jutaan orang selama siaran Piala Dunia berlangsung.
Bagus Handaka menulis dan menyindir para politisi yang biasanya menumpang populer dalam siaran langsung pertandingan. Bagus menulis ," Seperti halnya pilihanmu pada negara yang berkompetisi dalam Piala Dunia, pilihan kita dalam pemilihan presiden ini pun tak seharusnya mengotori perhelatan akbar ini. Untuk itu, kita ingin Piala Dunia ini bebas dari unsur-unsur kampanye pilpres."
Sebelum hingar-bingar itu berlangsung, Shefti Lailatul Latiefah, seorang pecinta sepakbola mengungkapkan kegundahannya. Ia kuatir, tayangan Piala Dunia di Indonesia akan disusupi penumpang gelap: kampanye calon presiden. Maklum, pemilik dua stasiun televisi, antv dan tvOne, pemegang hak siar ini adalah orang yang sama, Aburizal Bakrie -- pemimpin partai pendukung pasangan calon presiden Prabowo - Hatta.
Bagi Shefti, juga jutaan penggemar bola di dunia, Piala Dunia harus bebas dari aroma kepentingan politik. Apalagi, saat ini telah beredar cerita, rencana pemegang hak siar Piala Dunia menghadirkan calon presiden, calon wakil presiden dan politisi untuk menjadi komentator. Jika ini terjadi, lengkaplah sudah sengkarut Pilpres 2014: dari kampanye hitam sampai menunggangi sportivitas olahraga.
Pada Sabtu 7 Juni 2014, Shefti mengirim surat terbuka kepada Presiden FIFA Joseph S. Battler dan ia sebarkan salinannya di media sosial untuk menjaring dukungan. Tuit Shefti lewat akun @sheilayla ini segera didukung jutaan pegiat media sosial. Beramai-ramai mereka meneruskan tuit Shefti dengan menyebut nama @Fifa dan @SeppBlatter sebagai bentuk dukungan.
"Kami (penggemar bola) mempunyai kekhawatiran yang sama. Kita tahu masa kampanye memang singkat dan stasiun televisi dimiliki oleh para konglomerat yang itu-itu saja yang punya agenda politik juga," kata Shefti.
Farid Rahman, mantan Wakil Ketua PSSI, mengatakan bahwa ada kekhawatiran bila siaran Piala Dunia 2014 yang disiarkan oleh tvOne dan ANTV akan dijadikan ajang kampanye.
"Kalau dipakai sebagai ajang kampanye, maka melanggar Statuta FIFA tentang anti diskiriminasi dan rasisme," kata dia.
Dalam statuta FIFA 2011 tentang anti diskriminasi dan rasisme disebutkan bahwa FIFA melarang diskriminasi apapun terhadap negara, orang atau kelompok berdasarkan etnis, jenis kelamin, agama, politik atau lainnya. Bila kampanye ini dilakukan, PSSI atau klub yang berada di bawah naungan PSSI bisa mengirim surat protes kepada FIFA untuk menindaklanjutinya.
Keinginan siaran Piala Dunia 2014 bebas dari kepentingan politik juga disuarakan oleh M. Farhan. Direktur PT Persib Bandung Bermartabat ini mencontohkan Titik Prabowo yang menjadi presenter pada siaran Piala Dunia 2006 yang disiarkan oleh SCTV. Saat itu Titik adalah komisaris SCTV. "Sah-sah saja dia menjadi presenter. Tapi apakah tidak ada orang lain? Akibatnya Titik dikritik habis-habisan," kata Farhan.
Begitu pula saat pemilu lalu. Wiranto dan Hary Tanoesoedibjo ini menyisipkan Kuis Kebangsaan saat siaran langsung Indonesia Super League (ISL) di RCTI. Hary adalah pemilik RCTI. "Saat siaran bola, ratingnya tinggi. Tapi begitu jeda dan diisi kuis, langsung anjlok."
Farhan pun berharap tayangan Piala Dunia 2014 tidak disisipi dengan kampanye. "Kalau ada calon presden atau wakil presiden yang menjadi komentator Piala Dunia, saya justru kasihan. Dia akan dibully habis-habisan di media sosial," tambah Farhan.
Sementara di akhir petisinya Bagus menulis, "Jika kamu setuju (terhadap pandangan saya), mari tanda tangani petisi agar siaran Piala Dunia 2014 bebas dari unsur kampanye dari pihak manapun." (skj)
(mdk/cza)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Polisi Ingatkan Warga Hormati Pilihan, Jangan Menjelekkan Capres Cawapres
Kepolisian mengingatkan kepada warga agar tetap menjaga persatuan selama Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaEmpat Hasil Survei Pilpres Terbaru di Januari 2024, Elektabilitas Capres Cawapres Bersaing
Hari pencoblosan Pemilu semakin dekat. Empat lembaga survei memotret elektabilitas para Capres Cawapres.
Baca SelengkapnyaPSI Sebut Keberpihakan Jokowi ke Capres Bukan Dosa, Sindir Kampanye Megawati di Pilpres 2004
Menurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Debat Kelima Pilpres, PSI Minta Tidak Ada Lagi Pemberian Nilai Capres
"Tidakperlu terulang lagi pemberian nilai antar-capres di atas panggung dengan maksud buruk mendagrasi kandidat lain," kata Sekjen PSI
Baca Selengkapnya4 Hari Jelang Pencoblosan, Ini Hasil Survei Terbaru
Sejumlah lembaga survei memotret elektabilitas atau tingkat keterpilihan capres dan cawapres empat hari menjelang pencoblosan.
Baca SelengkapnyaPotret Elektabilitas Capres-Cawapres Jelang Debat Terakhir Pilpres 2024
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menggelar debat terkahir Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAturan Terbaru Debat Pilpres: Capres-Cawapres Tak Boleh Bertanya Pakai Singkatan
KPU menyebut, aturan ini dikeluarkan demi menghindari polemik berkelanjutan di masyarakat.
Baca Selengkapnya8 Kriteria Capres Keuskupan Agung Medan: Bersih dari Pelanggaran HAM
Surat itu berisi sejumlah kriteria yang diharapkan dapat menjadi tuntunan bagi jemaat dalam memilih calon presiden (capres) pada Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGuru Besar-Dosen ITB Minta Pemerintah Netral dan Beri Perlakuan Sama Bagi Setiap Kontestan Pilpres
Guru Besar-Dosen ITB Mendukung pilpres yang jujur, adil, dan damai, serta menjunjung hak asasi setiap pemilih.
Baca Selengkapnya