Melihat Kembali Jatah Porsi Menteri dari Parpol era Pemerintah Jokowi

Kamis, 20 Juni 2019 06:00 Reporter : Syifa Hanifah
Melihat Kembali Jatah Porsi Menteri dari Parpol era Pemerintah Jokowi jokowi pimpin rapat kabinet paripurna di istana. ©2018 Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Pemerintahan kabinet kerja Jokowi akan berakhir pada Oktober 2019 mendatang. Sebagai pemenang Pilpres 2019, partai koalisi Jokowi mulai membicarakan pembagian kursi para menteri. Jokowi bahkan sudah buka-bukaan terkait kriteria menteri-menteri yang akan bergabung dalam kabinet kerja jilid II periode 2019-2024.

Jika melihat ke belakang, saat pemerintahan Jokowi periode 2014-2019 partai koalisi terdiri dari PDIP, PKB, Hanura, NasDem dan Golkar masing-masing mendapatkan jatah kursi menteri.

Berapa porsi untuk partai koalisi. Berikut ini ulasan pembagian jatah kursi menteri dari partai politik era Jokowi yang dirangkum merdeka.com:

1 dari 5 halaman

PDIP

Sebagai pemenang Pileg 2014, kala itu PDIP berhasil memperoleh 18,95 persen dan sebagai partai pengusung Jokowi, PDIP mendapat porsi menteri terbanyak. Terdapat empat kader PDIP menjadi menteri, seperti Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Tjahjo pernah menjadi Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan periode 2010-2015

Kader PDIP lainnya menjadi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Sebelumnya Yasonna duduk sebagai anggota DPR Fraksi PDIP di Komisi II pada periode 2004 – 2009. Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Saat Pileg 2019, PDIP kembali menang pemilu 2019 dengan hasil 19,33 persen. Mungkinkah kader-kader PDIP lebih banyak mengisi posisi menteri di kabinet kerja jilid II? Semua ada di tangan Jokowi.

2 dari 5 halaman

PKB

Selanjutnya ada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang kadernya cukup banyak ditunjuk menjadi menteri di kabinet kerja. Saat Pileg 2014 PKB mendapat 9,04 persen.

PKB mendapat 3 kursi menteri yakni Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Tiga pos tersebut seolah menjadi langganan untuk PKB. Contohnya era Presiden ke-6 SBY, Menteri Ketenagakerjaan diisi oleh Erman Soeparno dan Muhaimin Iskandar.

Saat Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, PKB kembali mendapat posisi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang diisi oleh Helmy Faishal Zaini.

3 dari 5 halaman

NasDem

Sebagai partai koalisi Jokowi, NasDem mendapat jatah dua menteri. Yakni Menteri Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, di NasDem Enggar dipercaya menjabat sebagai Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri. Dan pada Pemilu 2014, terpilih kembali sebagai anggota DPR RI.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga diisi oleh kader NasDem yakni Siti Nurbaya. Siti menjabat sebagai ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem.

Sementara posisi Jaksa Agung Muhammad Prasetyo sempat jadi sorotan karena berasal dari partai politik. Sebab, Prasetyo sebelumnya tercatat sebagai politikus Partai NasDem. Namun setelah ditunjuk sebagai Jaksa Agung, ia mengundurkan diri dari partai.

Saat Pileg 2014, NasDem memperoleh 6,72 persen. Di Pileg 2019, suara Partai NasDem meningkat memperoleh 9,05 persen.

4 dari 5 halaman

Hanura

Untuk Partai Hanura, posisi menteri yang diisi kadernya yakni Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan oleh Wiranto. Wiranto pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura.

Partai Hanura memperoleh 5,26 persen saat Pileg 2014. Saat Pileg 2019, perolehan suara Hanura anjlok mencapai 1,54 persen. Hanura dinyatakan tidak lolos pemilu karena perolehan suara di bawah 4 persen.

5 dari 5 halaman

Golkar

Kemudian Golkar yang baru bergabung setelah pemerintahan Jokowi berjalan. Mendapat posisi Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, sebelum diisi oleh Idrus marham. Kemudian Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto, sebelumnya diisi oleh Saleh Husin dari Partai Hanura.

Saat Pileg 2014 Golkar mendapat 14,75 persen. Sedangkan Pileg 2019 memperoleh 12,31 persen. [has]

Baca juga:
Wiranto Soal Reshuffle: Masih Bulan Oktober Enggak Usah Ribut dan Intervensi
Cak Imin: Kita Tak Berharap Pos Menteri Manapun, Semua Bergantung Presiden
Golkar Bahas Kursi Menteri Usai Putusan Sengketa Pilpres di MK

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini