Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Megawati Sindir SBY soal Chaos Politik: Aneh, Maunya Apa?

Megawati Sindir SBY soal Chaos Politik: Aneh, Maunya Apa? PAN kunjungi kantor PDIP. ©2023 Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menyinggung komentar Ketua Dewan Pembina, Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebelumnya, SBY khawatir terjadi chaos politik apabila MK umumkan sistem pemilu tertutup.

Megawati menilai, komentar tersebut aneh. Megawati melihat beberapa pemilu yang telah dilakukan Indonesia.

"Ada komen-komen yang menurut saya aneh. Yaitu sepertinya akan kalau ndak begini bisa terjadi chaos," kata Megawati saat konferensi pers di DPP PDIP, Jakarta, Jumat (2/6).

Megawati menegaskan, penyelenggarakan pemilu bukan barang baru bagi Indonesia. Karena itu, dia heran dengan pernyataan SBY.

"Jadi kalau ada yang sampai mengatakan seperti itu, buat saya big question, maunya apa?" tegas Megawati.

Survei Kepuasan Publik

Dia mengutip sejumlah survei yang menyatakan kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi. Dalam survei tersebut, publik merasa puas dengan kepemimpinan Jokowi.

"Jadi artinya sangat positif menerima yang namanya perjalanan Republik ini," kata Megawati.

Megawati pun berharap, Indonesia tak lagi disebut sebagai negara berkembang. Sebab, perjalanan Indonesia dari generasi ke generasi semakin baik.

"Karena Bung Karno berkehendaknya juga sepeti itu, tapi kan mesti usaha, dan bekerja keras," kata Megawati.

Chaos Politik Versi SBY

Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), angkat suara terkait kabar Mahkamah Kontitusi (MK) memutuskan sistem Pemilu 2024 menggunakan Proposional Tertutup atau coblos partai. Dia menyebut akan menimbulkan kekacauan politik jika sistem diubah.

SBY mengatakan, saat ini tahapan pemilu 2024 tengah berjalan di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sehingga, perubahan sistem tersebut akan menimbulkan kekacauan.

"Apakah ada kegentingan dan kedaruratan sehingga sistem pemilu diganti ketika proses pemilu sudah dimulai? Ingat, DCS (Daftar Caleg Sementara) baru saja diserahkan kepada KPU. Pergantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan 'chaos' politik," kata SBY, kepada wartawan, Minggu (28/5).

Selain itu, dia menekankan penetapan Undang-undang tentang sistem pemilu berada di tangan Presiden dan DPR, bukan di tangan MK.

Masalah Serius

Sehingga presiden dan DPR punya suara tentang hal ini dan mayoritas saat ini partai politik telah sampaikan sikap menolak perubahan sistem terbuka menjadi tertutup.

"Kalau di tengah jalan diubah oleh MK, menjadi persoalan serius. KPU dan Parpol harus siap kelola 'krisis' ini. Semoga tidak ganggu pelaksanaan pemilu 2024. Kasihan rakyat," ungkapnya.

Lebih lanjut, SBY pun meminta agar Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka atau coblos caleg. Setelah pesta demokrasi di 2024 usai, barulah perubahan sistem pemilu dikaji.

"Pandangan saya, untuk pemilu 2024 tetap menggunakan Sistem Proporsional Terbuka. Setelah pemilu 2024, Presiden dan DPR duduk bersama untuk menelaah sistem pemilu yang berlaku, untuk kemungkinan disempurnakan menjadi sistem yang lebih baik. Dengarkan pula suara rakyat," imbuh dia.

Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Megawati Pidato Keras soal Rekayasa Pemilu di Rakernas PDIP, Lembaga-Lembaga Ini Kena Sentil
Megawati Pidato Keras soal Rekayasa Pemilu di Rakernas PDIP, Lembaga-Lembaga Ini Kena Sentil

Megawati Pidato Keras soal Rekayasa Pemilu di Rakernas PDIP, Lembaga-Lembaga Ini Kena Sentil

Baca Selengkapnya
Ketika Megawati Tak Lagi Singgung Nama Jokowi di Hadapan Kader PDIP
Ketika Megawati Tak Lagi Singgung Nama Jokowi di Hadapan Kader PDIP

Ketika Megawati Tak Lagi Singgung Nama Jokowi di Hadapan Kader PDIP

Baca Selengkapnya
Blak-blakan Megawati Beberkan Ada Institusi Negara Tak Netral, Intimidasi hingga Iming-Iming Duit
Blak-blakan Megawati Beberkan Ada Institusi Negara Tak Netral, Intimidasi hingga Iming-Iming Duit

Megawati pun menyinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 136/PUU-XXII Tahun 2024 melalui Revisi Pasal 188 Undang-Undang No. 1 Tahun 2018.

Baca Selengkapnya
Megawati: Sebagai Partai Punya Sejarah Panjang, Kita Menempatkan Pentingnya Check and Balance
Megawati: Sebagai Partai Punya Sejarah Panjang, Kita Menempatkan Pentingnya Check and Balance

Megawati: Sebagai Partai Punya Sejarah Panjang, Kita Menempatkan Pentingnya Check and Balance

Baca Selengkapnya
Megawati: Kasihan Deh PDIP Dikungkung KIM Plus
Megawati: Kasihan Deh PDIP Dikungkung KIM Plus

Megawati lalu merasa kasihan dengan PDIP seperti dikucilkan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Megawati Buka Suara, Curhat Rekayasa Konstitusi dan Gelapnya Demokrasi
VIDEO: Megawati Buka Suara, Curhat Rekayasa Konstitusi dan Gelapnya Demokrasi

Megawati mengapresiasi terkait keputusan MKMK yang berhentikan Ketua MK Anwar Usman, Ipar Presiden Jokowi

Baca Selengkapnya
VIDEO: Megawati Resah Pemilu Curang Sudah Terlihat, Sindir Manipulasi Keputusan MK
VIDEO: Megawati Resah Pemilu Curang Sudah Terlihat, Sindir Manipulasi Keputusan MK

Menurut Megawati, saat ini kecurangan Pemilu 2024 sudah mulai terlihat

Baca Selengkapnya
Benny Harman Demokrat: Ibu Megawati Tidak Pernah Jahat dengan Kami
Benny Harman Demokrat: Ibu Megawati Tidak Pernah Jahat dengan Kami

Demokrat ingin Megawati bisa menerima pertemuan dengan SBY

Baca Selengkapnya
VIDEO: Megawati PDIP Blak-blakan Bicara Darurat Konstitusi Hingga Momen Terima Sogokan
VIDEO: Megawati PDIP Blak-blakan Bicara Darurat Konstitusi Hingga Momen Terima Sogokan

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri berbicara mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru soal Pilkada

Baca Selengkapnya
Pengamat Ungkap Alasan Jokowi Tak Mungkin Ambil Alih PDIP
Pengamat Ungkap Alasan Jokowi Tak Mungkin Ambil Alih PDIP

Pernyataan Megawati tersebut digaungkan berkaitan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, Efriza menilai sulit jika Jokowi ingin mengambil alih PDIP.

Baca Selengkapnya