Merdeka.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta wacana amandemen terbatas untuk menghidupkan haluan negara ditahan sementara selama pandemi. Sebab, PDIP memiliki skala prioritas untuk mengatasi pandemi Covid-19 dan membantu masyarakat terdampak. Untuk mengatasi krisis ini perlu kehidupan politik yang kondusif.

"Ibu Ketua Umum ibu Megawati Soekarnoputri terkait dengan amandemen sudah menegaskan bahwa kebijakan PDIP adalah slowing down terkait amandemen UUD 1945. Karena dalam upaya membantu rakyat mengatasi pandemi ini diperlukan suasana kehidupan politik kondusif," ujar Hasto dalam konferensi pers usai pertemuan dengan Gerindra, Selasa (24/8).

"Sehingga yang lebih didorong adalah membangun energi positif energi gotong royong bagi kepentingan bangsa dan negara jauh dari kepentingan partai politik," tegasnya.

Hasto mengakui, wacana amandemen terbatas UUD 1945 untuk menghidupkan kembali haluan negara merupakan keputusan politik Kongres kelima PDIP. Haluan negara ini karena saat ini dinilai tidak ada haluan untuk mencapai cita-cita ke depan.

"Jadi memang betul bahwa kongres V PDIP demi kepentingan bangsa dan negara kamilah yang punya inisiatif untuk amandemen terbatas. Jadi terbatas berkaitan dengan pentingnya bangsa ini punya haluan negara. Borobudur saja dibangun 100 tahun," ujar Hasto.

Hasto mengatakan, implementasi keputusan politik itu tentunya harus memperhatikan suasana kebatinan rakyat dan melihat skala prioritas negara saat ini. Pandemi membuat PDIP berpikir ulang untuk menggolkan keputusan politik tersebut.

"Pandemi Covid membuat kemudian, kami berpikir bahwa apapun skala prioritas saat ini gotong royong dalam mengatasi pandemi ini. Kehidupan perekonomian sudah terkena dampak secara langsung," ujar Hasto.