Merdeka.com - Partai-partai politik di Indonesia kebanyakan bermetamorfosis menjadi partai keluarga. Orang tua menjadi ketua umum partai dan anaknya menjadi sekjen partai. Ada juga partai politik yang senantiasa mengandalkan salah satu sosok untuk menjadi ketua umum partai dan mengabaikan regenerasi atau kaderisasi secara internal.

Pengamat Politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J Vermonte menyatakan, partai yang berubah menjadi partai keluarga dan hanya mengandalkan figur lama justru akan merugi pada Pemilu 2019. Sebab, pada pemilu mendatang, pemilih muda akan jauh lebih banyak dan tentu mengharapkan tokoh-tokoh muda yang lahir menjadi pemimpin dalam sebuah partai politik.

"Soal aklamasi dan regenerasi, kalau Prabowo terpilih lagi dan pasti terpilih lagi jadi ketua umum. Bu Mega juga seperti itu, akhirnya figur-figur partai yang tua-tua. Padahal penduduk Indonesia pemilihnya rata-rata berusia di bawah 40 tahun, jadi terbalik dengan partai," kata Philips dalam sebuah diskusi bertajuk 'Trend Aklamasi dan Regenerasi' di Gedung DPR, Jakarta, Senin (12/1).

Menurut dia, sangat ironi bila demokrasi di Indonesia ini dibangun dalam tatatan sebuah demokrasi tanpa regenerasi. Demokrasi akan berjalan menjadi tidak sehat.

"Kita belum pernah reformasi partai secara internal. TNI, pers, sudah direformasi. Kita tidak pernah mendiskusikan untuk mendorong demokratisasi dalam partai. Ini menjadi ironi ketika rakyat memilih langsung, kemudian rakyat bisa move on. Masyarakat mungkin jauh lebih dewasa ketimbang elite parpol," jelasnya.

Philips menambahkan, parpol ke depannya tentu harus memaksimalkan ideologi kepartaiannya dibandingkan dengan figur. Seperti halnya PDIP dengan Megawati Soekarnoputri, Demokrat dengan SBY dan Ibas yang menjadi sekjen partai, Gerindra dengan ketua umum Prabowo dan lain sebagai diperlukan menanamkan ideologi sebagai perekat dalam partainya. Sehingga melahirkan figur-figur muda yang memimpin partai dan regenerasi dapat dimunculkan.

"Bagaimana agar partai didorong demokratis, gimana kalau partai jadi punggung demokrasi tapi di internalnya tidak demokratis. Harus ada ruang-ruang demokrasi itu terjadi, ruang-ruang pencalonan ketua umum dibuka," tutupnya.