Merdeka.com - Fasilitas hotel untuk anggota DPR dan perangkatnya melakukan isolasi mandiri ditentang. Tidak hanya oleh publik, kebijakan Kesekjenan DPR RI itu ternyata banyak ditolak fraksi-fraksi di DPR. Mayoritas Fraksi di DPR menyatakan penolakan terhadap fasilitas isolasi mandiri di hotel berbintang.

Anggota Komisi IX DPR Fraksi PPP Anas Tahir menilai, fasilitas isolasi mandiri di hotel kontra produktif. Fasilitas ini hanya akan menimbulkan kecemburuan sosial saat masyarakat tengah kesulitan akibat pandemi Covid-19. Sebaiknya anggaran negara tidak perlu dibebankan keperluan isolasi mandiri anggota dewan.

"Anggaran yang diperuntukkan sewa hotel berbintang lebih baik dialihkan untuk keperluan yang lebih penting, yang menyentuh langsung terhadap kebutuhan masyarakat yang terdampak Covid. Kondisi anggaran negara sedang tidak baik, tidak perlu DPR membebani Anggaran Negara hanya untuk fasilitas Isoman," ujar Anas.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) juga meminta kebijakan tersebut dibatalkan. Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi PAN Yandri Susanto mengatakan, kebijakan tersebut tidak tepat. Ia setuju bila refocusing anggaran tidak terpakai untuk bantuan obat atau sembako kepada masyarakat.

"Terhadap keputusan sekjen DPR yang menyediakan hotel untuk isoman para Anggota DPR yang terpapar Covid-19, saya kira ini tidak tepat dan kami berharap ini dibatalkan," katanya.

Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat DPR RI, A.S. Sukawijaya, juga menolak pemberian isolasi mandiri di hotel berbintang. Anggota dewan, kata dia, bisa membayar sendiri perawatan Covid-19 untuk isolasi mandiri di rumah pribadi maupun rumah dinas.

"Rencana ini kurang tepat karena rata-rata anggota DPR mampu membayar sendiri dan bisa isoman di rumah pribadi atau di rumah dinas. Situasi seperti ini ada fasilitas seperti itu kurang tepat," katanya.

PKS yang menolak kebijakan tersebut justru mengusulkan sebaliknya. Fasilitas atau aset DPR RI seperti Wisma Kopo di Bogor, Jawa Barat bisa digunakan masyarakat umum yang membutuhkan isolasi mandiri.

"Bahkan kami mengusulkan agar fasilitas isoman tersebut tidak hanya digunakan oleh anggota dan pegawai DPR tapi juga terbuka untuk masyarakat yang membutuhkan tempat isolasi mandiri," ujar Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini.

Fraksi NasDem juga menolak kebijakan isolasi mandiri anggota legislatif di hotel. Kebijakan tersebut dinilai hanya memberikan jarak antara rakyat dan perwakilannya. Hal ini disampaikan Ketua Fraksi NasDem DPR RI Muhammad Ali.

"Fraksi Partai NasDem secara tegas menolak fasilitas isolasi mandiri di hotel bintang tiga yang diberikan kesekjenan DPR. Menurut kami, kebijakan tersebut berlebihan mengingat saat ini tidak sedikit masyarakat bawah yang kesulitan memperoleh layanan kesehatan," kata Ali.

Sedangkan Fraksi PKB menilai, fasilitas hotel yang dibiayai negara tidak pantas untuk anggota dewan di tengah rakyat yang kesulitan. Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Yanuar Prihatin menyesalkan usulan itu muncul justru di saat banyak warga kesulitan mendapatkan pelayanan rumah sakit bila terpapar Covid-19.

"Anggota DPR yang terpapar Covid 19 sungguh tak pantas mendapat fasilitas hotel untuk isolasi mandiri. Di tengah berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat, rencana semacam ini sungguh menyakiti hati rakyat," ujar Yanuar.

Sementara itu Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan fasilitas hotel untuk isolasi mandiri bukan khusus anggota dewan saja. Tetapi juga para tenaga ahli, staf anggota DPR, serta ASN di lingkungan parlemen.

Dasco menjelaskan, fasilitas hotel itu bukan yang utama. DPR memprioritaskan penggunaan Wisma Kopo di Bogor, Jawa Barat yang merupakan aset milik DPR. Jika penuh, maka bisa menggunakan fasilitas hotel yang telah disediakan Kesekjenan yaitu Hotel Ibis dan Hotel Oasis Amir.

"Berdasarkan skala prioritas pertama kami menyiapkan Wisma Kopo di DPR. Wisma Kopo itu adalah fasilitas kepunyaan DPR yang mempunyai juga banyak kamar. Kalau kemudian di sana penuh itu kemudian berjaga-jaga ada di dua tempat yang disediakan Kesekjenan," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menjelaskan fasilitas isolasi mandiri di hotel ini merespon keluhan anggota dewan yang tinggal di rumah jabatan, Kalibata, Jakarta Selatan. Anggota dewan yang tinggal di sana khawatir tertular Covid-19 jika ada anggota dewan atau staf yang isolasi mandiri di kawasan rumah dinas wakil rakyat itu.

"Sebenarnya enggak satu (yang protes), ada beberapa. Saya dikomplain karena ada beberapa belas rumah yang minggu lalu posisinya positif. Mereka punya anak-anak kecil takut main-main, karena itu kan bisa kemana-mana udaranya," kata Indra.

Anggaran fasilitas hotel ini juga berasal dari anggaran kontigensi yang tidak terpakai kala pembatasan aktivitas. Seperti anggaran dinas ke luar negeri maupun anggaran narasumber DPR RI.

"Jadi kami menggeser dari dana-dana itu, sifatnya kontigensi, tidak dianggarkan secara utuh tapi kalau dibutuhkan kami revisi. Anggaran Covid kan sekarang ada di setiap kementerian," ujar Indra.

DPR Tak Cerminkan Wajah Merakyat

Kebijakan fasilitas hotel untuk isolasi mandiri anggota DPR ini dikritik keras Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi). Peneliti Formappi Lucius Karus menilai DPR tidak punya sensitivitas dan tidak berempati kepada masyarakat yang kesulitan. Saat pandemi DPR terus memperlihatkan kemewahan dan keistimewaan.

Lucius menilai, kebijakan tersebut justru akan terus merusak citra dan kepercayaan publik terhadap DPR. Wakil rakyat tidak mencerminkan wajah merakyat.

"Ini kan sangat tidak mencerminkan roh lembaga parlemen yang seharusnya menampilkan wajah merakyat. Merakyat tak hanya untuk urusan basa basi kampanye politik, tetapi menjadi sama dengan rakyat ketika menghadapi kesulitan. Dengan Kata lain makna kata merakyat itu artinya menjiwai situasi dan kondisi rakyat dengan berempati saat rakyat menderita," ujarnya.