Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo membuka rahasia alasan Budi Gunawan terkesan mudah diloloskan di DPR. Menurut Bambang parlemen sudah menyadari sejak awal bahwa pengajuan nama BG bukan ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo, tapi lebih untuk mengakomodir kehendak partai pendukung, yaitu PDIP.

"Alasannya, sejak awal kami sadar jadi alat. Presiden tidak kehendaki Budi Gunawan tapi karena ada desakan khusus, desakan utama yang harus diakomodir calon Kapolri tunggal BG," kata Bambang dalam diskusi bertajuk "Babak Baru KPK VS Polri" yang digelar di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (21/2).

Alasan itulah, yang membuat DPR melempar balik bola yang dilempar oleh Jokowi terkait putusan BG menjadi kapolri. Para legislator tahu bahwa Jokowi mengharapkan BG ditolak oleh DPR.

Sejumlah kalangan menghujat DPR soal skenario untuk menjebak Jokowi dengan pencalonan Komjen Budi Gunawan. Berikut hujatan yang diterima DPR:

Soal DPR sengaja loloskan BG menampar muka sendiri

Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti turut angkat bicara terkait lolosnya Komjen Budi Gunawan saat menjalani fit and proper test adalah bentuk skenario untuk menjebak Jokowi. Menurut Ray, ocehan politikus Golkar tersebut tak penting di saat negara genting soal kisruh antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi."Ya pernyataan itu pernak pernik politik yang sebetulnya tidak perlu bagi bangsa. Ya enggak ada pentingnya bagi bangsa ini," kata Ray saat dihubungi merdeka.com, Minggu (22/2).Ray mengatakan pernyataan tersebut malah semakin membuka tabir kinerja DPR di hadapan masyarakat selama ini. Dia menilai omongan itu menyiratkan bagaimana kinerja DPR terutama Komisi III yang memang sengaja meloloskan Komjen Budi Gunawan, yang sebetulnya sudah jelas-jelas ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK."Justru pernyataan itu menunjukkan kualitas diri mereka sendiri," ujarnya.

Skenario jebak Jokowi, ocehan Bamsoet malah buka aib sendiri

Politikus PDIP Eva Kusuma Sundari menilai ucapan anggota Komisi III Bambang Soesatyo yang mengungkap dipermudahnya Komjen Budi Gunawan (BG) menjadi calon Kapolri oleh DPR sangat tidak berdasar. Menurut Eva, penunjukan seorang Kapolri mutlak kewenangan seorang presiden yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri."Saya rasa soal penunjukan itu otoritas seorang presiden. Jadi bisa saja orang mempresentasikan, orang berteori, dan seterusnya beranggapan seperti apa. Tapi saya rasa itu salah," kata Eva saat dihubungi merdeka.com, Minggu (22/2).Eva justru mempertanyakan ocehan Bambang. Padahal dengan berkomentar seperti itu menurut Eva, politikus Golkar tersebut malah membongkar aibnya sendiri kepada masyarakat."Pernyataan pak Bambang Soesatyo seperti itu malah membuka aib sendiri. Mau menjebak malah sepertinya dia yang kejebak," kata Eva.

DPR jangan urusi masalah ecek-ecek

Omongan wakil bendahara umum Golkar Bambang Soesatyo terkait pengajuan Komjen Budi Gunawan hanya untuk mengakomodir kehendak partai pendukung Presiden Jokowi, PDIP sebetulnya sudah sedari awal diketahui oleh rakyat. DPR sudah diwanti-wanti oleh berbagai elemen masyarakat terkait Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri setelah ditetapkan tersangka kasus dugaan gratifikasi dan suap oleh KPK. Namun teriakan masyarakat tersebut tak didengar oleh anggota DPR."Kalau soal Budi Gunawan didorong PDIP sudah jadi pandangan umum masyarakat sehingga dengan pernyataan seperti itu bukan cuma PDIP yang sengaja tapi Golkar juga sengaja meloloskan Budi Gunawan. Berarti mereka juga bagian dari mengolok-olokkan amanat rakyat seperti PDIP," ujar Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti saat dihubungi merdeka.com, Minggu (22/2).Daripada memberikan komentar yang tak penting, Ray menyarankan Bamsoet bekerja seperti yang dinginkan rakyat saat ini dalam menyelesaikan kisruh antara KPK dan Polri. Ada empat pekerjaan rumah yang sebaiknya lebih dipikirkan Bamsoet ketimbang mengeluarkan ocehan tak penting seperti itu."Saran saya untuk saudara Bamsoet janganlah mengurusi masalah yang ecek-ecek begitu, mendingan dia urusin kasus yang saat ini menjadi pertanyaan di masyarakat. Pertama segera dicabut kriminalisasi kepada dua pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Kedua orang mempertanyakan kredibilitas dua Plt KPK Taufiequrachman Ruki dan Indriyanto Seno Adji. Ketiga tuntaskan kasus hukum saudara BG dan keempat copot Kabareskrim," jelasnya.