Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Masyarakat jangan pilih calon kepala daerah bekas napi

Masyarakat jangan pilih calon kepala daerah bekas napi Ilustrasi Pemilu. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Pakar hukum pidana yang juga merupakan Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi DKI Jakarta (Mahupiki), Jamin Ginting, menyayangkan tidak adanya peraturan KPU untuk melarang para calon kepala daerah, yang pernah menjadi narapidana, terutama pada sejumlah kasus korupsi yang pernah menjeratnya.

Dirinya menyebut, hal ini seharusnya menjadi perhatian bagi sejumlah pihak, karena secara etika pastinya akan menjadi janggal, jika mempercayakan amanat kepada mereka yang pernah menyalahgunakannya.

"Dari peraturan KPU nya juga tidak ada sih larangan untuk seseorang yang pernah jadi terpidana, untuk mengajukan diri kembali sebagai calon kepala daerah. cuma kan ini masalah etika aja, karena udah pernah dipidana, tapi masih berharap dipercaya masyarakat untuk memimpin daerahnya," ujar Jamin saat dihubungi merdeka.com, Jumat (31/7).

"Tapi kalau benar sampai terpilih lagi, ini menunjukkan kekuatan uang dan pengaruh untuk memilihnya memang sangat kuat dan lebih tinggi daripada kepercayaan dan moralitas masyarakat itu sendiri," katanya menambahkan.

calon kepala daerah mantan napi

Jamin mengaku, diperlukan pemahaman yang lebih dari masyarakat, agar belajar dari kesalahan masa lalu yang menunjukkan bahwa pemimpin tersebut tidak layak untuk dipilih kembali. Dirinya juga menegaskan, bahwa masalah pencalonan calon kepala daerah yang merupakan para mantan napi korupsi itu, merupakan tanggung jawab partai politik yang mengusungnya.

"Diperlukan pendidikan bagi para pemilih, agar tidak terlalu pragmatis. Masyarakat harus diberi pemahaman, bahwasannya orang yang melakukan tindak pidana, khususnya korupsi, artinya ia sudah melakukan tindakan buruk yang mengakibatkan dirinya cenderung melakukan hal yang sama ketika menjabat lagi nanti. Apakah mereka mau dipimpin lagi oleh orang yang pernah melakukan kesalahan itu? Lebih baik mereka memilih pemimpin yang track record nya bersih," ujar Jamin.

"Ini adalah tanggung jawab dari parpol. Karena kita kan tidak bisa salahkan pemilih. Parpolnya aja yang pragmatis, udah tahu calonnya buruk, tapi masih diusung. Jadi inilah salah satu kerusakan sistem di negara kita sebenarnya," pungkasnya.

(mdk/bal)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Berkali-kali Jadi Capres, Para Politikus Luar Negeri Ini Selalu Kalah dalam Pemilu, Ada yang Sampai 10 Kali

Berkali-kali Jadi Capres, Para Politikus Luar Negeri Ini Selalu Kalah dalam Pemilu, Ada yang Sampai 10 Kali

Berkali-kali Jadi Capres, Para Politikus Luar Negeri Ini Selalu Kalah dalam Pemilu, Ada yang Sampai 10 Kali

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan

Kejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan

Empat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.

Baca Selengkapnya
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Polisi Tetapkan Kepala Puskesmas Bojong Tersangka Korupsi, Potong & Lakukan Pungutan dari Anggaran

Polisi Tetapkan Kepala Puskesmas Bojong Tersangka Korupsi, Potong & Lakukan Pungutan dari Anggaran

Sebanyak 48 orang saksi diperiksa sebelum penetapan tersangka

Baca Selengkapnya
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.

Baca Selengkapnya
Krisis Pangan Akibat Pupuk Langka, 22 Negara Ogah Jual Beras ke Luar Negeri

Krisis Pangan Akibat Pupuk Langka, 22 Negara Ogah Jual Beras ke Luar Negeri

Banyak negara kini memilih berjaga untuk kepentingan dalam negeri dengan cara menutup keran ekspor pangannya,

Baca Selengkapnya
Kantor DPRD Mimika Papua Dirusak Orang Tak Dikenal, Pelaku Berniat Membakar Tapi Dicegah Sekuriti

Kantor DPRD Mimika Papua Dirusak Orang Tak Dikenal, Pelaku Berniat Membakar Tapi Dicegah Sekuriti

Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika dirusak oleh Orang Tak Kenal (OTK).

Baca Selengkapnya
Kakek 80 Tahun Bikin Perwira Polisi Kaget, 7 Tahun Jalan Kaki Datangi 261 Makam Para Wali & Presiden RI

Kakek 80 Tahun Bikin Perwira Polisi Kaget, 7 Tahun Jalan Kaki Datangi 261 Makam Para Wali & Presiden RI

Seorang pria tua berusia 80 tahun sukses mencuri perhatian. Awalnya, kakek tua itu tengah berusaha menyeberang jalan raya.

Baca Selengkapnya
Ketua KPK Singgung Oknum Bekingi Korupsi di Sektor Tambang Depan 3 Paslon Capres-Cawapres

Ketua KPK Singgung Oknum Bekingi Korupsi di Sektor Tambang Depan 3 Paslon Capres-Cawapres

Nawawi mengatakan, praktik korupsi masih marak terjadi di pelbagai sektor.

Baca Selengkapnya
Anak-Anak di Inggris Beri Pesan Dukungan untuk Anak-Anak Palestina dalam Unjuk Rasa di London

Anak-Anak di Inggris Beri Pesan Dukungan untuk Anak-Anak Palestina dalam Unjuk Rasa di London

Anak-Anak di Inggris Beri Pesan Dukungan untuk Anak-Anak Palestina dalam Unjuk Rasa di London

Baca Selengkapnya