Masyarakat diminta kritis terhadap siaran TV soal Pilpres
Merdeka.com - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jakarta mengingatkan publik untuk selalu kritis melihat tayangan berbagai program berita. Apalagi menjelang Pemilihan Presiden tahun 2014 ini, pimpinan partai politik yang menjadi bos media sering kali menyalahgunakan siaran televisi untuk kepentingan politiknya.
Ketua KPID DKI Jakarta, Hamdani Masil mengatakan, KPID DKI Jakarta akan mendorong KPI, KPU dan Bawaslu agar mengumumkan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan kampanye yang terjadi pada saat pelaksanaan Pileg yang lalu serta langkah-langkah yang telah mereka lakukan.
"Hal itu penting dilakukan agar ada semacam warning atau peringatan bahaya sebelum tahapan Pilpres dimulai," ujar Hamdani, kepada wartawan Rabu (14/5).
Hamdani menegaskan, KPID DKI Jakarta tidak akan bosan-bosannya berteriak meminta kepada para pemilik dan pemimpin stasiun televisi, agar mereka mau mentaati UU Penyiaran dan P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran/Standar Isi Siaran) sebagai dasar penyiaran program berita, talkshow dan iklan di televisi yang terkait dengan Pilpres.
"Publik adalah pihak yang paling dirugikan jika televisi bersikap partisan atau menjadi corong kandidat tertentu. Program TV yang partisipan harus ditindak tegas," paparnya.
Menurut Hamdani, untuk mengawasi penyiaran Pilpres, KPID DKI Jakarta melakukan pola kerjasama dengan KPUD, Bawaslu dan Komisi Informasi Publik (KIP) DKI Jakarta secara bersamaan turut serta melakukan pengawasan penyiaran Pilpres dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
"Kesepahaman bersama antara lembaga ini memberi porsi perhatian khusus berkenaan penyiaran Pilpres, ini didapatkan setelah KPID melakukan rapat koordinasi bersama KPUD, Bawaslu dan KIP belum lama ini," jelasnya.
Selain melakukan sosialisasi, KPI DKI juga akan melibatkan perguruan tinggi untuk melakukan pengawasan langsung dan penelitian penyiaran Pilpres.
"Segenap stakeholder penyiaran serta pekerja media sama-sama memiliki tanggung jawab sosial untuk mendukung terciptanya pemilu yang damai dan berkualitas," demikian Hamdani.
(mdk/gib)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Usai Pilpres, Bawaslu Bersiap untuk Pilkada 2024
Pengawasan media sosial menjadi salah satu hal yang didalami oleh Bawaslu.
Baca SelengkapnyaMedia Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaGuru Besar-Dosen ITB Minta Pemerintah Netral dan Beri Perlakuan Sama Bagi Setiap Kontestan Pilpres
Guru Besar-Dosen ITB Mendukung pilpres yang jujur, adil, dan damai, serta menjunjung hak asasi setiap pemilih.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Respons Melki Dinonaktifkan dari Ketua BEM UI, Benarkah Buntut Kritik Pemerintah?
Tudingan Melki melakukan kekerasan seksual pertama kali ramai diperbincangkan di media sosial setelah diunggah akun @BulanPemalu.
Baca SelengkapnyaPSI Sebut Keberpihakan Jokowi ke Capres Bukan Dosa, Sindir Kampanye Megawati di Pilpres 2004
Menurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres.
Baca SelengkapnyaVIDEO: Anies Tegas Pemilu Banyak Kecurangan "Rakyat Pilih Pilpres yang Jujur!"
Capres Anies Baswedan mengatakan, temuan sementara didapat Tim Hukum AMIN yaitu, adanya kegiatan pra-TPS.
Baca SelengkapnyaPrabowo Berulang Kali Setuju dengan Pendapat Anies saat Debat Capres Terakhir
Tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan. Lalu teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi
Baca SelengkapnyaJokowi: Debat Politisi Suasananya Panas, tapi Rakyat Santai Saja
Menurut Jokowi, masyarakat di desa dan daerah justru santai-santai saja menghadapi Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaJK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana
JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca Selengkapnya