Masinton Kritik Menteri Makin Narsis untuk Kepentingan Pilpres 2024
Merdeka.com - Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengkritik menteri yang makin narsis untuk kepentingan Pilpres 2024. Dia menegaskan, bila ingin menjadi capres atau cawapres 2024 harus masuk partai politik, bukan seenaknya memanfaatkan fasilitas negara untuk popularitas.
"Untuk masyarakat sipil you harus masuk partai politik dong, jangan merasa oh gue populer nih, apalagi nebeng fasilitas negara, punya uang nih, terus lu bisa dikte, enggak boleh nah ini kita harus menjaga kedaulatan dan marwah partai politik itu," kata Masinton dalam diskusi kasak kusuk koalisi partai dan capres 2024, Sabtu (14/5).
"Terhadap masyarakat yang ingin mencalonkan harus masuk partai politik dong, umpamanya sekarang jadi narsis kan," tambahnya.
Masinton memahami bila ketum parpol sudah narsis untuk kepentingan 2024. Namun, ia tidak bisa menerima bila ada menteri yang bukan kader parpol menggalang dukungan lewat BUMN tanpa partai politik.
"Kalau ketua umum partai politik saya memahami tetapi ada, ya ini jangan jadi partai sendiri, partai BUMN umpamanya, dimana-mana majang foto menteri BUMN, golnya jelas enggak usah dikamuflase lagi golnya jelas menggalang dukungan untuk calon presiden dan wakil presiden dan enggak mau berpartai politik," tuturnya.
Masinton menyebut, tugas partai politik harus memotong rantai modus oligarki pemodal yang ingin mendikte partai politik. Sebab, hal itu yang membuat negara rusak.
"Dia enggak mau berkeringat, enggak membangun partai politik terus dengan duitnya dia merasa bisa dikte, sudah nanti kita beli saja itu partai politik," ujar anggota DPR ini.
Masinton makin kesal melihat wajah menteri yang disindirnya dipajang di ATM. Dia tak ingin fasilitas negara BUMN digunakan seperti partai politik untuk pencitraan diri.
"Itu enggak boleh ada itu, dia memanfaatkan BUMN seperti partai politik hari ini, dimana mana fotonya mejeng bahkan sampai ke ATM, kalau mau ke ATM tuh tunggu penampakan dulu tuh memperlambat transaksi," ujarnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bicara Aturan Pemilu, PDIP Singgung Keanggotan Parpol Jokowi jika Ingin Turun Gunung Kampanye Pilpres
Keanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca SelengkapnyaPemilu Makin Dekat, Menteri Anas Ingatkan PNS Haram Terlibat Kegiatan Politik
PNS yang tidak netral dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat.
Baca SelengkapnyaTKN Ingatkan Parpol Pengusung Ganjar dan Anies Gabung Koalisi Ikut Aturan Main Prabowo-Gibran
TKN tidak mempermasalahkan apabila parpol pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo-Mahfud MD menolak tawaran gabung koalisi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
TKN: Paslon Lain Sibuk Komentari Prabowo-Gibran, Kita Berkarya & Tidak Tebar Kebencian
Prabowo-Gibran fokus mencari dukungan daripada mengomentari paslon lain
Baca SelengkapnyaTiga Parpol Pendukung Anies Kumpulkan Bukti dan Saksi Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu
Tiga parpol pendukung Anies menunggu langkah PDI Perjuangan sebagai inisiator hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaCurhat Eks Napiter Kembali ke Pangkuan NKRI Sumpah Setia pada Pancasila
Munir berharap agar masyarakat tetap damai dan rukun meskipun memiliki perbedaan pilihan politik.
Baca SelengkapnyaPSI: Hak Angket Digulirkan Politisi yang Tidak Siap Menerima Kekalahan
Ganjar mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket.
Baca SelengkapnyaGuru Besar-Dosen ITB Minta Pemerintah Netral dan Beri Perlakuan Sama Bagi Setiap Kontestan Pilpres
Guru Besar-Dosen ITB Mendukung pilpres yang jujur, adil, dan damai, serta menjunjung hak asasi setiap pemilih.
Baca SelengkapnyaMajelis Pertimbangan PPP Minta Ketum Pecat Kader yang Dukung Prabowo-Gibran
Majelis Pertimbangan PPP merekomendasikan kepada Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono untuk memecat kader PPP yang mendukung Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya