Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Masih Ada Perbedaan Pandangan, Panja Tak Ingin Paksakan Pleno Pengesahan RUU TPKS

Masih Ada Perbedaan Pandangan, Panja Tak Ingin Paksakan Pleno Pengesahan RUU TPKS Willy Aditya. ©2021 Merdeka.com/antara

Merdeka.com - Panitia Kerja (Panja) RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) tidak ingin memaksakan pengesahan draf RUU itu sesuai jadwal pada 25 November. Lobi-lobi masih dilakukan karena fraksi-faksi masih memiliki perbedaan pandangan terkait rancangan itu.

Ketua Panja RUU TPKS Willy Aditya mengatakan, pihaknya ingin memastikan lebih dahulu sikap mayoritas fraksi mendukung pengesahan draf RUU TPKS.

"Kalau bisa dengan jadwal 25 November alangkah lebih bagus dan berbahagianya saya dan teman-teman yang lain. Tapi kalau belum ya kita lagi lihat primbon lah gitu, hari baik dan langkah baik," ujar Willy di DPR RI, Selasa (23/11).

Willy menuturkan, pembahasan RUU TPKS akan berpotensi gugur jika rapat pleno pengesahan draf dipaksakan. Sebab, fraksi-fraksi di DPR masih memiliki pandangan berbeda terhadap RUU TPKS.

Wakil Ketua Baleg DPR RI ini terus berupaya menyatukan pandangan seluruh fraksi untuk mendukung RUU TPKS. Ia bilang, pihaknya masih terus melakukan komunikasi.

"Masih komunikasi kiri dan kanan," kata Willy.

Politikus NasDem ini menyebut, perbedaan pendapat merupakan hal biasa dalam pembahasan undang-undang. Namun, dia menegaskan pentingnya RUU TPKS untuk memberikan jaminan hak dan perlindungan korban kekerasan seksual.

"Sesuatu yang benar itu belum tentu cocok secara politik. Jadi di ruang politik bisa jadi berbeda gitu," bebernya.

(mdk/yan)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Panglima TNI Petakan Ada 15 Provinsi Rawan dalam Pilkada 2024, Ini Daftarnya

Panglima TNI Petakan Ada 15 Provinsi Rawan dalam Pilkada 2024, Ini Daftarnya

Pelaksanaan Pilkada secara serentak nanti memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg.

Baca Selengkapnya
Hormati Pemilu, Bapanas Bakal Hentikan Bantuan Pangan untuk Sementara Waktu

Hormati Pemilu, Bapanas Bakal Hentikan Bantuan Pangan untuk Sementara Waktu

Bapanas hentikan pemberian bantuan pangan sementara dalam rangka menghormati pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Rapel Kenaikan Gaji PNS Cair Hari Ini, Segini Besarannya

Rapel Kenaikan Gaji PNS Cair Hari Ini, Segini Besarannya

Pencairan kenaikan gaji PNS ini telah dikonfirmasi langsung oleh Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata.

Baca Selengkapnya
Ratusan PNS dan PPPK Dimutasi Jadi Pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara

Ratusan PNS dan PPPK Dimutasi Jadi Pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara

Setiap anggota PNS dan PPPK berpeluang dimutasi ke Otoritas IKN asal memenuhi kualifikasi tertentu.

Baca Selengkapnya
Uang Lauk Pauk Prajurit TNI Sudah Naik per 1 Januari 2024, Segini Besarannya

Uang Lauk Pauk Prajurit TNI Sudah Naik per 1 Januari 2024, Segini Besarannya

Kepastian kenaikan tunjangan uang lauk pauk prajurit itu disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Baca Selengkapnya
Istana Jelaskan Alasan Rekrutmen ASN Besar-besaran Dibuka Jelang Pilpres 2024

Istana Jelaskan Alasan Rekrutmen ASN Besar-besaran Dibuka Jelang Pilpres 2024

Istana menjelaskan alasan pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) besar-besaran pada tahun politik 2024.

Baca Selengkapnya
Anggota KKB yang Merampas Senjata Api di Papua Tengah Akhirnya Diringkus Polisi

Anggota KKB yang Merampas Senjata Api di Papua Tengah Akhirnya Diringkus Polisi

Jukius Tabuni terlibat dalam peristiwa perampasan senjata api anggota Pospol KP3 Udara Polres Puncak pada 1 Februari 2024

Baca Selengkapnya
Babak Baru Kasus Pungli Rutan, KPK Periksa 2 Pegawainya

Babak Baru Kasus Pungli Rutan, KPK Periksa 2 Pegawainya

Kasus dugaan pungli di rutan KPK melibatkan 90 pegawainya sendiri.

Baca Selengkapnya