Merdeka.com - Komisi II DPR berencana melakukan revisi terhadap UU Pemilu. UU ini telah masuk dalam Prolegnas tahun 2021.

Salah satu yang menjadi poin pembahasan yakni berkaitan dengan normalisasi Pilkada serentak. Jadi, Pilkada akan tetap digelar pada 2022 dan 2023. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pilkada, pelaksanaan pilkada tahun 2022 dan 2023 dilakukan serentak pada 2024.

Dampaknya, penyelenggara Pilkada DKI Jakarta masih belum jelas. Nasib Anies Baswedan sebagai calon incumbent atau petahana pun menjadi tanda tanya besar.

Perang urat syaraf pun terjadi dalam pembahasan RUU Pemilu ini. Parpol di DPR tak semua sepakat melakukan revisi UU Pemilu.

Salah satunya Partai Demokrat yang mendukung penuh revisi UU Pemilu. Demokrat juga ingin, Pilkada tetap ada pada 2022 dan 2023.

"Jangan sampai pula, ada pihak-pihak yang memaksakan Pilkada Serentak 2024 hanya karena ada kepentingan pragmatis atau agenda terselubung yang tidak pro rakyat, bahkan merugikan rakyat. Misalnya, mau menjegal tokoh-tokoh politik yang dianggap potensial sebagai Capres," kata Kepala Bakomstra Partai Demokrat, Herzaky Mahendra.

NasDem juga salah satu partai yang ingin ada normalisasi di Pilkada. NasDem tak ingin beban penyelenggara pilkada menjadi tambah berat dengan digelarnya Pilkada dan pemilu nasional bersamaan pada 2024 mendatang.

Sekretaris Fraksi NasDem DPR RI Saan Mustofa mengatakan, pertimbangan Pilkada dipisah dari Pilpres dan Pileg di 2024 adalah hal teknis kepemiluan, hingga, kualitas elektoral hingga beban penyelenggaraan.

"Kita murni bahwa pertimbangan teknis kepemiluan, kedua pertimbangan kualitas elektoral. Ketiga mempertimbangkan dari segi keamanan. Keempat dari sisi masa jabatan kenapa pilkada 2022 itu dinormalisasi perlu dilakukan dalam kerangka itu semua," kata Saan di DPR, Rabu (27/1).

Saan membantah dugaan bahwa partai yang mendorong Pilkada 2022 dan 2023 digelar demi memberikan panggung bagi calon alternatif di Pilpres 2024. Salah satu tokoh itu adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Saan mengatakan, NasDem tidak berpikir normalisasi Pilkada ini demi mendorong Anies di Pilkada DKI 2022. "Jadi enggak ada kita NasDem itu terbersit ini DKI, enggak. Kan Pilkada 2022 bukan hanya DKI secara nasional hampir 100 lebih ada pilkada di 2022. Itu pertimbangan kita," jelas Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini.

Sementara PAN, PKB, PDIP sudah terang-terangan menolak normalisasi Pilkada. Gerindra sendiri belum menentukan sikap jelas. Gerindra masih pikir-pikir, apakah perlu digelar Pilkada 2022 atau tidak.

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai, Anies Baswedan akan sulit ikut kontestasi Pilpres 2024 bila Pilkada tak dilaksanakan pada 2022. Sebab, Anies sudah kehilangan panggung politik lantaran masa jabatannya sebagai gubernur DKI sudah habis.

"Anggaplah misalnya tidak ada Pilkada di 2022 ya saya kira bagi Anies sulit untuk maju karena dia tidak punya panggung politik selama 2 tahun itu untuk membangun citranya di panggung politik," katanya saat dihubungi, Rabu (27/1).

Menurutnya, Anies mesti punya 'mainan politik' bila Pilkada dilaksanakan 2024. Entah bikin ormas, atau organ-organ yang membuat namanya tetap menjulang dan dikaitkan dengan Pilpres 2024.

"Atau dia masuk partai politik, ini kan untuk menjaga stamina politik Anies kan, karena pada saat bersama kepala kepala daerah yang lain juga masih berkuasa, Ganjar, Khofifah, Ridwan Kamil tuh sampai 2023 umurnya di panggung politik masih ada," tuturnya.

Bila tahun 2022 tidak ada Pilkada, lanjut Adi, Anies mesti bersusah payah untuk menjaga stamina politiknya. Sebab, dua tahun tanpa panggung politik dan menjabat sebagai gubernur bukan perkara gampang untuk Anies merawat stamina itu.

"Apalagi di DKI, apalagi pada saat yang bersamaan selama 2 tahun itu pasti sudah muncul figur figur politik bari entah itu dari menteri, kepala daerah yang dikaitkan dengan bursa Capres 2024," terangnya.

Sementara, Direktur Eksekutif Indonesia Politican Review, Ujang Komarudin mengatakan, bila Pilkada tahun 2022 digelar, peluang Anies maju di Pilpres 2024 sangat terbuka. Anies bisa terpilih lagi jadi Gubernur DKI dan jalannya bisa mulus untuk 2024.

"Jika Pilkadanya ada di 2022, maka kans Anies jadi Capres sangat terbuka. Karena dia bisa terpilih lagi jadi Gubernur. Dia incumbent, kans menangnya tinggi. Dan jika terpilih lagi di Pilkada 2022, maka Anies bisa nyapres," ucapnya.

Namun, kata dia, jika Pilkadanya di 2024, Anies akan kerepotan menjadi capres karena dia tak punya jabatan. Anies mesti punya posisi lain yang bisa menjaga popularitas dan elektabilitasnya.

"Misalnya jadi Ketua PMI, atau yang lainnya. Dalam politik, biasanya yang tak punya jabatan, akan redup," kata dia.