Marzuki: Tenaga ahli DPR ada yang main proyek

Rabu, 13 Februari 2013 10:56 Reporter : Randy Ferdi Firdaus
Marzuki: Tenaga ahli DPR ada yang main proyek Marzuki Alie. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - badan Kehormatan (BK) DPR tengah menyelidiki terkait adanya dugaan 'permainan' dana bantuan bencana Pemerintah Kabupaten Cianjur Jawa Barat yang dilakukan oleh dua anggota DPR asal Partai Demokrat dan staf tenaga ahli. Ketua DPR Marzuki Alie mendukung penuh apa yang sedang dilakukan oleh BK DPR terkait dugaan penyalahgunaan dana bantuan bencana tersebut.

Bahkan, Marzuki meminta agar BK DPR dapat segera menindak dan memberikan sanksi kepada oknum tersebut apabila memang terbukti menyalahi aturan. Tapi, Marzuki tidak yakin apabila permainan dana bantuan bencana tersebut dilakukan oleh Politikus Demokrat. Dia menuding justru tenaga ahli yang terkadang sering kali bermain.

"Belum tentu (anggota DPR), kadang-kadang TA (tenaga ahli) main sendiri. Makanya sebagai anggota hati-hati, kalau ketahuan main sendiri, pecat saja," kata Marzuki di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/2).

Marzuki mengatakan, tidak semua penyalahgunaan anggaran murni dilakukan oleh anggota DPR. Terkadang, lanjut dia, tenaga ahli anggota DPR melakukan permainan atas inisiatif sendiri.

"Ada yang memanfaatkan TA, ada yang jalan sendiri, berbagai cara lah, orang kan banyak akalnya kalau mau maling," tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, dua anggota DPR dan staf tenaga ahli yang diduga terlibat permainan adalah dari Fraksi Demokrat diperiksa oleh BK DPR. Anggota BK Ali Machsan Moesa mengatakan, laporan tersebut dikirim mantan pejabat di badan bencana alam Kabupaten Cianjur, Muhammad Sukarya.

"Ini diduga ada yang jadi makelar dana bencana alam di Cianjur. Uang sudah diberikan, tapi akhirnya dana tak turun," kata Ali Machsan kemarin.

Menurut Ali Machsan, BK memanggil Herdian Aryanto, staf tenaga ahli anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Demokrat Gondo Radityo Gambiro. Berdasarkan keterangan Sukarya, pihaknya memberikan 'uang panas' kepada anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Demokrat Supomi melalui staf tenaga ahlinya bernama Haris Hartoyo. Jumlahnya Rp 1,5 miliar.

Uang yang diberikan, berkaitan dengan pengurusan dana bencana di kabupaten tersebut. Namun bukannya 'mulus', di tengah jalan Pemkab Cianjur justru diminta menambah Rp 2 miliar lagi untuk dana verifikasi proposal dana bencana. [has]

Topik berita Terkait:
  1. Kasus Korupsi
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini