Marzuki Alie: Orang Luar Mau Jadi Ketum Demokrat saat KLB Sah Saja

Merdeka.com - Mantan Sekjen Demokrat Marzuki Alie menegaskan, dirinya tak terlibat dalam upaya kudeta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dia mengatakan, tak ikut dalam pertemuan dengan Moeldoko.

"Tanya saja yang melakukan itu (upaya kudeta), kebetulan saya tidak ikut pertemuan-pertemuan itu. Saya fokus di pendidikan dan sosial," jelas Marzuki Alie saat dihubungi merdeka.com, Selasa (2/2).

Namun Marzuki menilai, sah saja apabila ada orang luar dari partai yang ingin menjadi ketua umum Demokrat melalui mekanisme Kongres Luar Biasa (KLB).

"KLB itu urusan internal, tapi manakala ada orang luar mau masuk pada saat itu sah-sah saja," kata Marzuki yang juga mantan Ketua DPR tersebut.

Dia menyerang balik petinggi Demokrat, Syarief Hasan yang menyebut dirinya terlibat upaya kudeta. Menurut dia, sejak dulu Syarief memang sering tebar fitnah.

"Syarif Hasan kerjanya hanya menfitnah, sejak dulu dan tidak pernah tobat. Saya tahu semua yang disampaikan ke SBY tentang saya. Tapi saya enggak perlu respons sampai sadar sendiri. Rupanya semakin sepuh semakin kumat," tegas Marzuki.

Sebelumnya, Partai Demokrat akhirnya mengungkap orang-orang yang terlibat dalam upaya kudeta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Bukan cuma Moeldoko, tapi juga Johnny Allen Marbun dan Marzuki Alie.

"Johny Alen Marbun, Max Sopacua, Marzuki Alie," kata Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarif Hasan saat dihubungi, Selasa (2/2).

Sebelumnya, Syarief juga mengatakan, mantan terpidana korupsi Wisma Atlet, M Nazaruddin juga terlibat.

"Yang terlibat Nazaruddin," katanya.

Moeldoko Catut Jokowi?

Ketua Bappilu Partai Demokrat, Andi Arief terang-terangan menyebut Moeldoko sebagai dalang upaya pengambil alihan Partainya. Dia bahkan menyebut, Moeldoko mencatut nama Presiden Jokowi.

Andi mengaku setelah konferensi pers Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dirinya banyak dapat pertanyaan. Siapa orang di lingkaran Jokowi yang ikut dalam upaya tersebut.

"Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko," kata Andi Arief dalam akun Twitternya, @Andiarief_, dikutip merdeka.com, Senin (1/2).

Andi juga menjelaskan, alasan AHY kirim surat ke Presiden Jokowi. Sebab, Moeldoko dalam upayanya mencatut nama Jokowi.

"Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi," tambah Andi lagi.

Sebelumnya AHY mengendus adanya gerakan perebutan paksa Partai Demokrat yang dilakukan sejumlah pihak salah satunya dari lingkungan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal tersebut diketahui AHY pada sepuluh hari yang lalu dari laporan aduan para pimpinan dan kader partainya yang diduga melibatkan pihak luar atau eksternal partai dilakukan secara sistematis.

"Gabungan dari pelaku gerakan ini Ada 5 orang terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu, sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo," beber AHY dalam siaran telekonference di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (1/2).

AHY mengatakan ajakan untuk mengambil alih untuk menggantikan ketua umum PD pun dengan berbagai cara. Mulai dari telepon hingga melakukan pertemuan langsung. Hal tersebut membuat para kader dan pimpinan menjadi tidak merasa nyaman. Dalam komunikasi mereka, pengambil alihan posisi ketua umum PD dijadikan kendaraan sebagai calon presiden pada Pemilu 2024 mendatang.

"Dalam komunikasi mereka, pengambil alihan posisi Ketua Umum Partai Demokrat akan dijadikan kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon Presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," ungkap AHY.

Dia menjelaskan konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk menggantikan dengan paksa Ketua Umum Partai Demokrat yang sah adalah dengan menyelenggarakan Kongres luar biasa atau KLB. Dia menuturkan berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan, untuk memenuhi syarat dilaksanakannya KLB, pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara yang harus diajak dan dipengaruhi dengan imbalan uang dalam jumlah yang besar.

"Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses karena mereka mengklaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya," beber AHY.

Jawaban Moeldoko

Moeldoko pun angkat bicara. Dia meminta tidak mengkaitkan isu tersebut dengan istana.

"Saya masih diam-diam saja sih, karena saya enggak perlu reaktif dalam hal ini, poin pertama jangan dikit-dikit Istana. Dalam hal ini saya mengingatkan sekali lagi jangan dikit-dikit Istana," kata Moeldoko dalam siaran telekonferensi, Senin (1/2).

Dia pun meminta agar publik tidak mengkaitkan isu tersebut dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab kata dia, Jokowi tidak mengetahui hal tersebut.

"Jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, enggak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini, jadi itu urusan saya Moeldoko ini bukan selaku KSP," tegas Moeldoko.