Merdeka.com - Calon wakil presiden Ma'ruf Amin mengatakan menaruh perhatian dalam urusan ekonomi meski bukan ahlinya. Menurutnya, dia seorang kiai dan ahli syariah.

"Saya kiai, ahlinya syariah. Tetapi, memang saya punya perhatian khusus terhadap masalah ekonomi," kata Ma'ruf di Kota Padang di depan rektor yang hadir dalam acara bedah buku "Keadilan, Keumatan, Kedaulatan, 'The Ma'ruf Amin way', Jumat (8/2).

Dimana turut hadir, mantan Wamendikbud yang juga Rektor Universitas Baiturahmah Musliar Kasim, tokoh pers Sumbar Khairul Jasmi, Rektor Universitas Andalas Tafdil Husni. Kemudian, Wakil Rektor Universitas Bung Hatta, Diana Kartika, Ketua PW Muhammadiyah Sumbar Shofwan Kharim, Wakil Rektor UIN Imam Bonjol Ikwan Matondang, Ketua Gebu Minang Sumbar Boy Lestari Dt Palindih, Direktur Bank Nagari Dedi Ihsan, Sekda Sumbar Alwis, Rektor Universitas Muhammadiyah Sumbar Riki Rinaldi, Kakanwil Kemenag Sumbar Hendri.

Selain itu, turut juga dihadiri Gemala Hatta, putri Proklamator RI Bung Hatta, Ketua Tim Kampanye Daerah atau TKD Sumbar Jokowi-Ma'ruf, yang juga Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim.

Dia menegaskan, salah satunya yang menjadi perhatian bagaimana mengembangkan ekonomi syariah. Hal ini berawal dari keinginan menjaga umat dari bermuamalah yang tidak sesuai syariah.

Menurut Ma'ruf, dalam perjalanannya sistem ekonomi syariah, selain konvensional, sudah berjalan di negeri ini. Terutama bank syariah, asuransi, pasar modal, hingga Sukuk atau obligasi syariah.

"Bahkan soal Sukuk ini kita menjadi yang mengeluarkan produk Sukuk terbesar di dunia. Sudah menyumbangkan untuk APBN kurang lebih Rp 900 triliun," ungkapnya.

Dia bersyukur sekarang ini banyak pula bank-bank daerah yang sudah mengonversi sistem konvensial ke syariah. "Saya dengar juga Bank Nagari Sumbar akan menjadi syariah," kata Ma'ruf.

Lebih lanjut, masih kata dia, dirinya juga terus mendorong pengembangan sistem halal di Indonesia. Dia mengatakan sekarang sudah ada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

"Semula halal ini bersifat sukarela, tetapi setelah keluarnya UU itu, maka sistem halal di Indonesia bukan lagi sukarela tetapi wajib," pungkasnya.

Reporter: Putu Merta Surya Putra

Sumber: Liputan6.com