Mardani PKS Anggap Situng KPU Sunah, Wajibnya Rekapitulasi Manual
Merdeka.com - Pimpinan FPI, Rizieq Syihab meminta agar KPU menghentikan real count melalui Situng. Rizieq menilai, proses itu membuat kegaduhan di tengah masyarakat.
Politikus PKS, Mardani Ali Sera menilai, apa yang disampaikan Rizieq saat Ijtima Ulama III adalah seruan moral agar KPU memperhatikan proses penghitungan suara Pemilu 2019 melalui Situng.
"Kalau Habib Rizieq seruannya mungkin didasari kepada ada banyak kesalahan input yang terjadi. Dan menurut saya seruan Habib Rizieq ini seruan moral agar KPU betul-betul memperhatikan Situng ini, jangan mengganggu," jelasnya di ruang kerjanya, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (3/5).
Situng, lanjutnya, harus memperkuat perhitungan manual yang berlangsung dari tingkat TPS sampai pusat. Semua pihak menurutnya jangan terlalu fokus pada Situng, tapi pada rekapitulasi manual yang dihadiri semua saksi dari dua kubu.
"KPU mengundang semua saksi untuk hadir. Kami sudah dapat undangan per 4 Mei nanti rekapitulasi di pusat karena sudah ada beberapa provinsi yang sudah selesai," jelasnya.
Menurut Mardani, Situng merupakan upaya KPU membuat transparansi proses perhitungan. Namun yang harus menjadi acuan adalah rekapitulasi manual.
"Kalau di kita disebut sunnah saja. Yang wajibnya adalah hitungan rekap manual mulai dari TPS, kemudian kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat, itu yang harus dijaga," ujarnya.
"Kalau Situng, monggo dipercayai, monggo tidak, karena tidak ada kewajiban untuk dirujuk. Tetapi yang wajib dijaga bagaimana rekap di TPS, rekap di kecamatan, kabupaten kota, provinsi dan pusat," lanjutnya.
Dalam mengawal proses rekapitulasi manual, saksi-saksi harus diperkuat. Hasil rekapitulasi di tingkat TPS juga wajib ditempel di kantor desa atau kelurahan selama tujuh hari. Hal yang sama juga berlaku untuk hasil di tingkat PPK yang harus ditempel di kantor camat selama tujuh hari.
"Hasil di kabupaten/kota harus diumumkan di media, hasil di provinsi juga demikian, hasil di pusat juga demikian. Sehingga memang transparansinya menjadi dasar Pemilu kita luber dan jurdil," pungkasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hormati Keputusan KPU, PKS Beri Catatan dan Kritisi Proses Pemilu
Dia menilai masih banyaknya dugaan pelanggaran etika oleh KPU dan Bawaslu.
Baca SelengkapnyaPKS akan 'Kuliti' dan Soroti Grafik Suara di Sirekap Hilang: KPU Wajib Transparan!
Mardani menilai, Sirekap bermasalah sejak awal. Meski begitu, Mardani tetap mendorong KPU untuk transparan.
Baca SelengkapnyaKPU Tetapkan PDIP Peroleh Suara Terbanyak Pemilu 2024
Suara PDIP pada pemilu ini turun dibanding raihan 2019 yaitu 27.053.961 atau 19,33 persen dari total 139.971.260 suara sah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPU Pastikan SIREKAP Transparan, Tidak Diatur Memenangkan Pihak Tertentu
KPU RI memastikan, tujuan SIREKAP digunakan adalah untuk memotret proses penghitungan suara di TPS
Baca SelengkapnyaKPPS Pemilu Bertugas Membantu Proses Pemungutan Suara, Ketahui Tugas Lengkapnya
KPPS Pemilu adalah petugas yang bertanggung jawab mengawal kelancaran proses pemungutan suara saat Pemilu berlangsung.
Baca SelengkapnyaJanggal Ledakan Suara di Sirekap KPU, Perindo: Manipulasi Hasil Pemilu Tindakan Pidana
Perindo minta semua pihak mengawal proses penghitungan suara
Baca SelengkapnyaIstana: Tuduhan Kecurangan Pemilu 2024 Harus Diuji, Agar Tak Jadi Narasi Penggiringan Opini
Istana mempersilakan masyarakat melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) apabila memang ada kecurangan dalam proses Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKPU RI Bakal Berikan Santunan Keluarga Petugas KPPS yang Wafat Akibat Pemilu 2024
KPU RI akan menjalankan kewajiban dengan memberikan hak terhadap yang ditinggalkan
Baca SelengkapnyaKPU Siapkan Tim Hukum untuk Hadapi Gugatan Sengketa Pemilu 2024 di MK
Proses pendaftaran sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilaksanakan dalam jangka waktu 3x24 jam.
Baca Selengkapnya