Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Marak uang palsu, Ketua DPR minta BIN lakukan investigasi

Marak uang palsu, Ketua DPR minta BIN lakukan investigasi Ketua DPR dan Ketua KPK usai gelar pertemuan. ©2018 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Badan Intelijen Negara (BIN) menelisik peredaran uang palsu yang belakangan marak di sejumlah daerah. Politisi Partai Golkar itu mengkhawatirkan peningkatan peredaran uang palsu ada kaitannya dengan tahun politik pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dan persiapan Pemilu 2019.

Bamsoet sapaan akrab Bambang mengatakan, peredaran uang palsu yang belakangan marak tak bisa dibiarkan. "Agar Badan Intelijen Negara melakukan investigasi secara khusus terkait dengan jaringan pembuat dan pengedar uang palsu serta mendesak pemerintah untuk membuat regulasi yang berdampak cepat dalam mengantisipasi peredaran uang palsu," katanya melalui pesan singkat dari Jenewa, Swiss, Rabu (28/3).

Sebelumnya Polres Bogor Kota menangkap lima pengedar uang palsu pecahan Rp 100 ribu. Jumlahnya mencapai 60 ribu lembar. Sedangkan di Surabaya ada pengedar uang palsu pecahan Rp 100 ribu sebanyak 916 lembar dan SGD 10.000. Jika mata uang Singapura itu dirupiahkan maka sekitar Rp 2,5 miliar.

Dugaan Bamsoet, bisa jadi maraknya uang palsu ada kaitannya dengan pilkada. Yakni untuk money politics. "Komisi Pemilihan Umum harus membuat regulasi jitu untuk mengantisipasi money politics di Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019," tegasnya.

Lebih lanjut, dia mendesak Polri juga mengungkap sindikat uang palsu dan membukanya ke publik. "Termasuk mengungkap aktor intelektualnya," tegasnya.

Mantan ketua Komisi Hukum DPR itu menegaskan, peredaran uang palsu tak hanya meresahkan masyarakat. Menurutnya, tindakan jahat itu juga bisa berakibat buruk bagi perekonomian nasional.

Karena itu Bamsoet juga mendorong Bank Indonesia (BI) untuk mengevaluasi sistem keamanan berlapis pada Rupiah kertas dengan teknologi terbaru. Sebagai contoh, negara-negara Eropa sudah menggunakan kinegram untuk fitur pengaman uang mereka.

"Keaslian uang kertas rupiah Republik Indonesia harus bisa dilihat secara kasat mata dan tidak mudah ditiru atau dipalsukan. Negara-negara Eropa yang sudah memakai teknologi kinegram, sementara rupiah kita masih memakai teknologi hologram," tutupnya.

(mdk/fik)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jangan Sembarangan, Ini Bahaya Tukar Uang Baru di Pinggir Jalan

Jangan Sembarangan, Ini Bahaya Tukar Uang Baru di Pinggir Jalan

Melakukan penukaran uang dipinggir jalan berisiko merugikan masyarakat atas potensi peredaran uang palsu.

Baca Selengkapnya
Produksi Uang Palsu Mencapai Rp100 Juta di Bekasi, Sepasang Kekasih Diringkus Polisi

Produksi Uang Palsu Mencapai Rp100 Juta di Bekasi, Sepasang Kekasih Diringkus Polisi

Sepasang kekasih itu sudah menjual sekitar Rp100 juta uang palsu

Baca Selengkapnya
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Demi Bantu Kesusahan Warga Soal Ekonomi, Pelda TNI Indro Rela Pinjamkan Uang Tanpa Bunga

Demi Bantu Kesusahan Warga Soal Ekonomi, Pelda TNI Indro Rela Pinjamkan Uang Tanpa Bunga

Demi Bantu Kesusahan Warga Soal Ekonomi, Pelda TNI Indro Rela Pinjamkan Uang Tanpa Bunga.

Baca Selengkapnya
Usai Ramai Dikritik Wajib Lapor Barang Sebelum ke Luar Negeri, Ditjen Bea Cukai: Kebijakannya Tidak Wajib

Usai Ramai Dikritik Wajib Lapor Barang Sebelum ke Luar Negeri, Ditjen Bea Cukai: Kebijakannya Tidak Wajib

Aturan tentang pelaporan barang sudah dijalankan sejak tahun 2017 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203.

Baca Selengkapnya
Bareskrim Polri: Politik Uang Pemilu 2024 Ada 20 Kasus

Bareskrim Polri: Politik Uang Pemilu 2024 Ada 20 Kasus

"Hanya sekitar 20 kasus yang saat ini dilaksanakan penyidikan di jajaran kepolisian," kata Djuhandhani

Baca Selengkapnya
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai

Baca Selengkapnya
Hati-Hati, Mencoret Uang Rupiah Bisa Kena Denda Rp1 Miliar Hingga Pidana Penjara

Hati-Hati, Mencoret Uang Rupiah Bisa Kena Denda Rp1 Miliar Hingga Pidana Penjara

Perusakan terhadap Rupiah bisa berujung ancaman pidana.

Baca Selengkapnya
Penerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun

Penerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun

Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.

Baca Selengkapnya