Marak kepala daerah ditangkap KPK, Mendagri bilang 'partai nggak salah'
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai, rekruitmen parpol kepada calon kepala daerah sudah optimal. Ia mengatakan bahwa masalah korupsi itu kembali kepada individu masing-masing.
"Partai nggak salah. Rekrutmen partai sudah bagus. Ada psikotesnya ada latihan calon pilkadanya, dibekali secara ideologis, sudah, kembali ke orangnya," paparnya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (25/7).
Politikus PDIP ini menambahkan, pihaknya selalu mendidik dan melatih kepala daerah supaya terwujud pemerintah daerah yang bersih. Kemudian, pihaknya juga akan meningkatkan materi pencegahan antikorupsi setinggi 50 persen.
"Setiap pilkada serentak sudah langsung kami diklat. Kemarin waktu kami rapat dengan KPK, modul pencegahan antikorupsi akan ditingkatkan 50 persen," ujarnya
Sementara itu, pihaknya sudah membahas dengan KPK dan BPKP untuk lebih mengoptimalkan sistem Inspektorat daerah. "Sistemnya sudah kita perbaiki tinggal inspektorat daerah sudah kita bahas dengan KPK dengan BPKP untuk bisa lebih dimandirikan dioptimalkan," paparnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ditetapkan KPK sebagai Tersangka Korupsi, Begini Reaksi Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor menyatakan menghormati langkah (KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka korupsi.
Baca SelengkapnyaDPR Apresiasi Langkah Kejagung Masukkan Kerugian Ekonomi Negara dalam Kasus Korupsi
Penghitungan kerugian ekonomi negara bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.
Baca SelengkapnyaDipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Tenggat Sepekan Peserta Pemilu Tertibkan Alat Peraga Kampanye: Sudah Membahayakan
Terbaru, pengendara terlibat kecelakaan lantaran bendera partai di jalan Gatot Subroto, Jaksel
Baca SelengkapnyaJokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaKejagung dan KPK Dinilai Perlu Koordinasi Bongkar Kasus Korupsi LPEI, Ini Alasannya
KPK telah menaikkan status penanganan kasus korupsi LPEI.
Baca SelengkapnyaLKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog
Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR Sudah Ingatkan Potensi Korupsi Timah: Angkanya Fantastis
Politikus Partai Gerindra tersebut juga mengungkap bahaya dari korupsi SDA yang bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan.
Baca Selengkapnya