Merdeka.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Jansen Sitindaon enggan menanggapi rencana Subur Sembiring untuk menggugat SK Menkum HAM ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Alih-alih mengomentari langkah yang bakal diambil Subur Sembiring, Jansen menegaskan bahwa dalam Kongres partai berlambang mercy tersebut, semua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) mendukung AHY memimpin Demokrat.

"Di Demokrat ada 514 DPC. Inilah pemilik suara mayoritas di Partai." ujar dia, kepada merdeka,com, Kamis (11/6).

Dia pun memastikan bahwa seluruh DPC tersebut, tidak ada satupun yang mendukung langkah Subur Sembiring. "Jika satu saja Ketua DPC yang dukung Subur (Subur Sembiring), saya siap mundur dari Plt Ketua DPC Pakpak Bharat," ungkap dia.

"Karena di Kongres kemarin, semua DPC hadir bulat meminta Mas Agus Yudhoyono jadi Ketum," lanjut dia.

Tanggapan serupa juga datang dari politikus Demokrat Didik Mukrianto. Kepada merdeka.com, anggota Komisi III DPR RI ini mengaku malas menanggapi rencana Subur Sembiring tersebut.

"Maaf, komentar tentang SS (Subur Sembiring), males banget. Nggak ada substansinya," singkat Didik.

Sebelumnya, politikus senior Demokrat Subur Sembiring mengklaim Menkum HAM Yasonna Laoly mendukung SK kepengurusan Demokrat digugat ke PTUN. Namun, Yasonna meluruskan, bukan mendukung, tapi menyarankan agar Subur menggugat SK yang dikeluarkannya apabila memang dirasa tidak sesuai ketentuan.

"Sebagai negara hukum, tentu kalau merasa SK Menkum HAM ada masalah, maka dapat digugat di PTUN. Silakan gugat, itu mekanismenya," kata Yasonna ketika dihubungi merdeka.com, Selasa (10/6).

Perihal tidak adanya barcode dalam SK Kepengurusan tersebut. Yasonna mengatakan, proses dikeluarkannya SK sudah sesuai. Yasonna membantah kecolongan mengeluarkan SK. Begitupun soal tak ada tanda tangan di surat pengantar SK, hal itu sesuai ketentuan.

"Tidak. Tetapi, SK ditandatangani Menteri, surat pengantar SK ditandatangani oleh Dirjen," tegas Politikus PDIP tersebut.