Majelis Syuro PKS: Utang jalan terus, tetapi kesejahteraan belum naik
Merdeka.com - Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah mengevaluasi penggunaan instrumen utang. Sebab, utang yang dilakukan pemerintah dinilai belum berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
"Permasalahannya utang itu untuk apa? Karena 'kan utang jalan terus, tetapi kesejahteraan belum naik. Pemerintah harus evaluasi ini," ujar Hidayat di Kabupaten Padang Pariaman, dikutip dari Antara, Minggu (25/3).
Wakil ketua MPR ini menjelaskan, berdasarkan data dari Institut Pengembangan Ekonomi dan Keuangan (INDEF) pada 2018, saat ini utang pemerintah sekitar Rp 4.700 triliun. Sementara itu, utang Indonesia yang merupakan gabungan dari utang pemerintah dan swasta tercatat telah mencapai Rp 7.000 triliun.
Tingginya jumlah utang Indonesia itu, menurut dia, belum memberikan keuntungan pada kesejahteraan masyarakat. Indonesia masih kekurangan lapangan pekerjaan sehingga berdampak pada banyaknya pengangguran yang tidak sedikit berstatus sarjana.
Dia menambahkan, kesejahteraan masyarakat yang tidak kunjung meningkat bisa membuat banyak anak bangsa hengkang dari Indonesia.
"Masa utang segitu banyak, kondisi rakyat tidak naik? Kalau pun utang terkait infrastruktur, apa pembangunan yang telah dilakukan sudah sebesar utang itu?" kata Hidayat.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU
Posisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.
Baca SelengkapnyaPenerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun
Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca SelengkapnyaIzin Dicabut OJK, Simpanan Nasabah BPR Usaha Madani Karya Mulia Segera Dikembalikan LPS
Izin PT BPR Usaha Madani Karya Mulia dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak tanggal 5 Februari 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Antisipasi Macet Arus Balik, Menhub Usul Pegawai WFH dari Kampung Halaman
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengusulkan pegawai WFH dari kampung halaman untuk mengurangi kemacetan pada arus balik.
Baca SelengkapnyaKetua Majelis Hakim Dirawat di Rumah Sakit, Sidang Eksepsi Syahrul Yasin Limpo Ditunda
Sidang kemudian bakal kembali digulir dengan agenda yang sama pada pekan depan.
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaLKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog
Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca SelengkapnyaPuncak Arus Balik Mudik di Pelabuhan Merak Malam Ini, Volume Kendaraan Terus Meningkat
Dari hasil rekapitulasi jumlah kendaraan pada arus mudik dari Merak ke Bakauheni yang didata Polda Banten sebanyak 259.216 kendaraan bermotor.
Baca SelengkapnyaKomisi III: Sejauh Ini Kejaksaan Agung Netral di Pemilu 2024
Kejaksaan Agung menegaskan tetap netral di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya