Merdeka.com - DPP PKS dikabarkan berniat mencopot Fahri Hamzah dari wakil ketua DPR. Namun pencopotan ini dinilai tidak bisa serta merta begitu saja dilakukan oleh PKS.

Politikus PKS Mahfudz Siddiq membela koleganya Fahri Hamzah. Menurut dia, pencopotan posisi wakil ketua DPR harus sesuai dengan UU MD3, tidak sepenuhnya menjadi kewenangan DPP partai ataupun fraksi partai politik di DPR.

"Kalau kita lihat undang-undang MD3 dan tatibnya, bahwa partai atau DPP maupun fraksi tidak serta-merta bisa menarik dan mengganti unsur pimpinan DPR begitu saja. Tidak sepenuhnya menjadi kewenangan fraksi atau DPP yang wakilnya duduk di pimpinan. Tapi juga dia terikat oleh mekanisme yang terikat di dewan," kata Mahfudz di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/1).

‎Menurut Ketua Komisi I DPR ini, sejauh ini dirinya belum mendapat penjelasan dari DPP PKS terkait masalah yang menimpa Fahri. Dia juga meminta agar Fahri memberikan penjelasan.

"Karena belum ada penjelasan dari DPP ke fraksi, ya fraksi menyerahkan semua penjelasannya akhirnya ke DPP," tuturnya.

Meski begitu, Mahfudz mengakui bahwa Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) DPP PKS‎ sudah memeriksa Fahri. Salah satu alat kelengkapan di DPP yang tugasnya memproses jika ada aduan terhadap kader atau pengurus partai yang diduga melanggar aturan disiplin organisasi, berdasarkan aduan memanggil Fahri.

"Memang yang saya dengar ada pemanggilan BPDO terhadap Pak Fahri, cuma apa perkaranya itu yang belum jelas. Kalau hal ihwal kenapa ada desakan, ya menurut saya sampai hari ini belum ada penjelasan," pungkasnya.