Mahfud MD Dukung Usulan PDIP soal Pemilu Proporsional Tertutup

Merdeka.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) soal Pemilihan Legislatif (Pileg) kembali ke proporsional tertutup.
Hal itu dikatakan Mahfud di hadapan kader PDIP dalam acara Forum Group Discussion (FGD) dengan tema 'Reformasi Sistem Hukum Nasional: Pendekatan Ideologi, Konstitusi dan Budaya Hukum', di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan.
"Pertama saya ingin menyampaikan dukungan kepada pihak penyelenggara PDIP, yang sama-sama salah satunya nanti agar Pilkada eh Pemilu itu kembali ke proporsional tertutup," kata Mahfud, Kamis (13/10).
-
Apa yang Mahfud MD soroti di Debat Cawapres? Dalam kesempatan Debat Capres dan Cawapres yang berlangsung pada Minggu (21/01/2024) lalu, cawapres nomor urut 03 yaitu Mahfud MD soroti deforestasi hutan di Indonesia yang mencapai 12,5 juta hektare.
-
Apa keputusan politik yang akan diambil oleh PDIP? Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengatakan, partainya siap berada di dalam pemerintahan ataupun mengambil jarak dengan pemerintah sebagai oposisi.
-
Apa yang akan dilakukan Mahfud jika terpilih jadi Wapres? “Justru saya akan semakin tegas dan membuat jaringan-jaringan agar ketegasan itu akan menular ke birokrasi di mana saya memimpin. Itu saja sebenarnya,“ pungkas Mahfud MD.
-
Mengapa Mahfud yakin hak angket akan digulirkan? Sebab, saat ini DPR tengah memasuki masa reses hingga 5 maret 2024 mendatang.'Kok angket cuma gertak-gertak, loh nunggu sidang DPR dong. Kalau enggak sidang DPR memang angket diserahkan ke mana? Diserahkan ke DPR sidang, disampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan, firm, kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap,' kata Mahfud kepada wartawan di GBK, Senayan, Jakarta, Jumat (1/3).
-
Siapa yang ingin diusung oleh PDIP? 'Kalau memang misalnya Pak Anies berpasangan dengan kader kami jadi wagubnya,' Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto kepada wartawan.
-
Bagaimana Mahfud ingin menularkan ketegasannya? “Justru saya akan semakin tegas dan membuat jaringan-jaringan agar ketegasan itu akan menular ke birokrasi di mana saya memimpin. Itu saja sebenarnya,“ pungkas Mahfud MD.
Dia menyebut, banyak pihak menyalahkan Mahkamah Konstitusi (MK) memutus sistem proporsional terbuka saat dirinya menjadi Ketua MK.
"Tapi sebenarnya MK itu tidak memutus sistem proporsional terbuka, MK itu hanya mencoret frasa di situ disebut bahwa yang menjadi anggota DPR terpilih itu adalah mereka yang mendapat suara terbanyak di atas 35 persen," sebutnya.
Mahfud menjelaskan, frasa yang dicoret itu kata di atas 50 persen. Karena, apabila tidak 20 persen itu tidak akan ada orang yang akan mendapat suara terbanyak.
"Wong kalau calonnya 10 ya masa dibagi 10 persen akhirnya kembali ke tertutup. Oleh sebab itu, ketika itu saya pernah sampaikan juga ke teman-teman ke kepala, wah kembali saja ke sistem tertutup," jelasnya.
"Karena itu DPR yang buat dulu. Kalau apa yang ditetapkan MK bahwa kata 35 persen dicoret harusnya kalau mau terbuka saja ya terbuka saja, kalau mau tertutup ya tertutup gitu. Nanti coba baca putusannya ya. Yang buat DPR, MK hanya mencoret syaratnya," sambungnya.
Disinggung apakah akan mengusulkan wacana proporsional tertutup, Mahfud menyebut PDIP akan mengusulkan.
"Enggak (bukan saya) itu yang akan usul PDIP. Partai ya partai," tutupnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

MK dianggap menyelamatkan wajah demokrasi Indonesia dengan menolak permohonan PDIP agar sistem pemilu diubah menjadi proporsional tertutup
Baca Selengkapnya
Mahfud mengatakan putusan MK tersebut merupakan hal yang baik dan demokratis
Baca Selengkapnya
Indaru mengatakan Mahfud MD merupakan pilihan yang realistis bagi PDIP
Baca Selengkapnya
Menanggapi dinamika politik Tanah Air pasca Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 'mengebut' pembahasan RUU Pilkada pasca putusan MK
Baca Selengkapnya
Hak interpelasi itu, terkait adanya dugaan kecurangan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Baca Selengkapnya
Usulan Prabowo ini lantaran biaya politik di Indonesia sangat mahal.
Baca Selengkapnya
Ia tak mau berkomentar tentang dirinya dalam pemilihan presiden mendatang di dalam kampus.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memaklumi jika ada aspirasi pemakzulan dari masyarakat yang diterima Mahfud
Baca Selengkapnya
Mahfud menegaskan pemakzulan kepada Presiden Jokowi harus diputuskan DPR.
Baca Selengkapnya
Said mengaku bahwa putusan MK menjadi angin segar untuk PDIP mengusung pasangan calon sendiri.
Baca Selengkapnya
Mahfud juga menyatakan bahwa putusan ini berpotensi menimbulkan ketegangan politik
Baca Selengkapnya
"Saya enggak tahu karena hak angket itu bukan urusan paslon ya, itu urusan partai," kata Mahfud
Baca Selengkapnya