Merdeka.com - Koalisi partai pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) sedang menjadi sorotan. Dua partai, PKB dan PAN punya pandangan yang berbeda dari lima partai pendukung pemerintah.

PKB menolak mengikuti pandangan pemerintah dan lima partai pendukung lainnya dalam hal presidential threshold yang tengah dibahas dalam revisi UU Pemilu. PKB ingin 10-15 persen, sementara PDIP, Golkar, NasDem, Hanura dan PPP ingin 20-25 persen.

Hingga kini, PKB masih belum mau bersama koalisi pemerintah. Partai pimpinan Muhaimin Iskandar ini memilih berada di tengah antara pro pemerintah dan oposisi yang memilih presidential threshold dihapuskan.

Loyalitas PKB pun ditentukan dalam rapat paripurna pengesahan RUU Pemilu di rapat paripurna DPR pada 20 Juli nanti.

"Kita ingin menjembatani partai pemerintah dengan yang non pemerintah," kata Wasekjen PKB Daniel Johan saat dihubungi merdeka.com, Senin (17/7).

Daniel mengatakan, PKB tak ingin penentuan RUU Pemilu dilakukan dengan mekanisme voting. Meski demikian, Daniel menegaskan, PKB masih bisa berubah dari angka 10-15 persen. Tapi dia tak mau mengungkap, apakah perubahan PKB nanti merapat ke kubu oposisi atau pemerintah.

"Kita lihat tanggal 20 nanti pas paripurna, tetapi niat kita baik, agar terjadi musyawarah mufakat," jelas Daniel.

Bukan cuma PKB, malah PAN partai koalisi pemerintah yang lebih bandel lagi. Soal presidential threshold, partai pimpinan Zulkifli Hasan ini beda suara dengan pemerintah. Begitu juga soal Perppu Ormas, PAN lebih galak dari partai oposisi seperti Gerindra, Demokrat dan PKS.

Ketum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, dirinya tak ingin RUU Pemilu digelar lewat mekanisme voting. Zul, sapaan akrabnya, ingin RUU Pemilu disahkan dengan musyawarah mufakat.

Dia juga mengisyaratkan, PAN lebih pilih 10 persen bersama PKB, ketimbang 20 persen bersama lima partai pendukung pemerintah lainnya.

"Yang penting musyawarah, nol boleh, sepuluh boleh," kata Zulkifli.

Begitu juga soal Perppu Ormas, PAN belum tentu mendukung aturan baru yang menyatakan pemerintah bisa bubarkan ormas tanpa harus lewat pengadilan itu di DPR. Wakil Ketum PAN, Taufik Kurniawan menilai, dukung atau tidaknya PAN di paripurna DPR tergantung respons masyarakat.

"Tentunya kita tunggu bagaimana reaksi masyarakat, tapi sekali lagi saya sampaikan Perppu itu domain pemerintah. Tetapi persepsi pemerintah itu bisa berbeda, bisa sama dengan persepsi DPR," kata Taufik di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/7).

PAN menjadi satu-satunya partai pendukung pemerintah yang mengkritik keras dikeluarkannya Perppu oleh pemerintahan Jokowi-JK. Sementara PDIP, Golkar, NasDem, PKB dan Hanura serta PPP mendukung Perppu tersebut.