Merdeka.com - Kisruh yang terjadi di internal Partai Golkar berbuntut panjang. Tidak hanya untuk Golkar sendiri, bahkan berujung upaya penundaan Pilkada serentak yang rencananya digelar Desember nanti.

Bukan tanpa alasan, dualisme yang terjadi di Golkar berujung pada terancamnya partai berlogo beringin ini tidak bisa ikut pilkada jika kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono belum damai. Karena ini pula desakan agar pilkada serentak ditunda dengan berbagai alasannya disuarakan di DPR.

Loyalis Aburizal Bakrie (Ical) paling kencang menyuarakan agar pilkada serentak ditunda saja. Ketua DPR yang juga waketum Golkar kubu Ical, Setya Novanto menganggap persiapan pilkada belum matang.

Bahkan DPR meminta agar BPK melakukan audit persiapan pilkada. Hasilnya benar saja, BPK nyatakan banyak prosedur yang belum sesuai ketentuan dalam persiapan penyelenggaraan pilkada. Setya pun berencana bertemu Presiden Jokowi untuk bicarakan hal ini

"Setelah kita mendengarkan, tentu saya mengusulkan kepada pemerintah rapat konsultasi dengan Presiden dan pimpinan DPR, dan tentu dengan unsur penyelenggara pemilu. Saya akan buat surat, karena ini sangat serius sekali sehingga harus ditindaklanjuti," kata Setya usai menerima laporan BPK di Gedung DPR, Senin (13/7).