LIPI: Pemilu tak hasilkan wakil rakyat dan pejabat berkualitas
Merdeka.com - Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsudin Haris melihat ada masalah mendasar yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Akibatnya, pemerintahan tidak efektif, tidak sinergis bahkan tidak berorientasi pada kepentingan rakyat.
"Pemilu-pemilu semakin bebas, demokratis dan bahkan langsung tapi relatif rendah kualitas akuntabilitas para wakil rakyat dan pejabat publik yang dihasilkan," kata Syamsuddin dalam Seminar Nasional bertajuk 'Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah' di Gedung PP Pemuda Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Rabu (18/5).
Dia mengambil salah satu contoh, makin massifnya kasus korupsi dan penyalahgunaan dana publik untuk kepentingan pribadi dan partai. Apalagi pejabat yang terlibat adalah mereka yang terpilih dari penyelenggaraan pilkada.
Masalah lain, intensitas penyelenggaraan pemilu yang terlampau sering. Ini berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi yang secara jelas menggambarkan jenuhnya publik pada penyelenggaraan pemilihan umum.
Menghadapi kompleksnya persoalan pemilu, Syamsuddin menawarkan solusi. Menurut dia, lebih baik pemilu untuk memilih presiden dan wapres, wakil rakyat dan kepala daerah dihelat dalam waktu bersamaan. Selain itu, pemilu legislatif didesain dalam demokrasi presidensial.
"Pemilu legislatif selama ini diselenggarakan untuk mengisi keanggotaan DPR, DPD dan DPRD tanpa menghitung komplikasi politiknya bagi sistem presidensial," ungkapnya.
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemilu serentak akan diselenggarakan 2019. Hanya saja, pemilu serentak versi MK adalah pemilu lima kotak. Dalam hal ini, untuk memilih Presiden/Wapres, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota.
"Tujuan pemilu serentak versi MK hanya bertujuan untuk mencapai efisiensi waktu dan dana, padahal yang tak kalah pentingnya adalah tujuan efektivitas pemerintahan hasil pemilu," tuntasnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaKejagung Bakal Periksa Pejabat LPEI Terkait Dugaan Fraud Rp2,5 Triliun Empat Perusahaan
Pemeriksaan pejabat LPEI karena bertanggung jawab dalam proses peminjaman dana kepada empat perusahaan tersebut.
Baca SelengkapnyaPetani Ditangkap Usai Bakar Satu Hektare Lahan Kebun Sawit di Riau
Polisi menyita barang bukti berupa tiga batang kayu bekas terbakar dan satu mancis.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Polisi Tangani 21 Kasus Pidana Pemilu Se-Indonesia, 6 di Antaranya Politik Uang
Sebanyak 21 dugaan tindak pidana Pemilu di seluruh Indonesia dilimpahkan ke Polri. Kasus itu merupakan bagian dari 114 laporan yang diterima Bawaslu.
Baca SelengkapnyaPDIP Ungkap Catatan Kritik: Jokowi Sosok Bertanggung Jawab Terhadap Kualitas Demokrasi
PDIP memberikan catatan terhadap proses Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaNaik 2 Kali Lipat, Intip Gaji Petugas KPPS di Pemilu 2024
Kenaikan gaji KPPS pada Pemilu 2024 melihat kompleksitas dan tanggung jawab yang diemban petugas dalam pemilu serentak.
Baca SelengkapnyaPolisi Sita Aset Miliaran Rupiah Punya Panji Gumilang Terkait TPPU, Berikut Rinciannya
Bareskrim Polri telah menyita sejumlah barang bukti milik pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang
Baca SelengkapnyaEksekusi Lahan dan Ruko di Jambi Ricuh, Anggota Polri Luka-Luka Dikeroyok
Kericuhan terjadi saat eksekusi lahan di Jalan Baru, Payo Selincah, Jambi Timur, Kota Jambi, Senin (18/12). Seorang anggota Polri terluka dalam peristiwa itu.
Baca SelengkapnyaBareskrim Polri: Politik Uang Pemilu 2024 Ada 20 Kasus
"Hanya sekitar 20 kasus yang saat ini dilaksanakan penyidikan di jajaran kepolisian," kata Djuhandhani
Baca Selengkapnya