Merdeka.com - Salah satu hal yang menjadi sorotan dalam Pemilu adalah Golput (Golongan Putih). Analis politik peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menyebut salah satu faktor Golput disebabkan faktor teknis. Misalnya pemilih tak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Hal itu disampaikan Syamsuddin saat diskusi Legitimasi Pemilu dan Peningkatan Partisipasi Pemilih di Hotel Mercure, Sabang, Jakarta Pusat, Kamis (28/3).

"Pertama adalah pemilih tidak masuk dalam DPT daftar pemilih tetap maupun DPTb, daftar pemilih tambahan. Kedua, pemilih itu masuk DPT dan juga masuk DPTb tapi tidak punya KTP El, KTP elektronik. Mungkin saja KPPS nya tidak paham walaupun sudah masuk DPT atau DPTb tapi gak punya KTP, ditolak di TPS bisa saja," katanya.

Kemudian, faktor selanjutnya, sebagian masyarakat tak mau kehilangan penghasilan pada hari pencoblosan pada tanggal 17 April. Biasanya, kata Syamsuddin, para pedagang tetap memilih mencari upah dan pegawai yang tak dapat izin cuti.

"Misalnya yang tukang dagang, buruh kecil, dan lain sebagainya tidak mau kehilangan penghasilan hanya untuk mencoblos. Yang selanjutnya ada pegawai kecil yang tidak mendapat cuti atau izin dari kantor," terangnya.

Syamsuddin menambahkan, faktor Golput selanjutnya disebabkan jarak lokasi TPS yang jauh di pelosok. Untuk mencapai TPS pun mesti mengeluarkan ongkos dan biaya. "Daripada mengeluarkan biaya untuk mencoblos dan dia nggak tahu dampaknya, mending tidak hadir," jelasnya.

Menurutnya, faktor teknis lebih condong menyebabkan masyarakat Golput ketimbang alasan politik karena tak suka dengan calon calon yang ikut pemilu. Dia pun melihat, dari hasil survei publik, faktor Golput karena alasan politik relatif sedikit.

"Kenapa, sebab yang lebih banyak yang tidak memilih karena faktor non politik non politik atau alasan yang sifatnya teknis, tata kelola Pemilu," tandasnya.