Merdeka.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyatakan menjadi golput dalam sebuah ajang demokrasi adalah hak setiap orang dan tidak melanggar hukum. Itu merupakan bagian dari ekspresi politik.

Direktur LBH Jakarta Arif Maulana menyampaikan, menentukan sikap untuk tidak memilih masuk dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni tidak melarang seseorang menjadi golput.

"Golput bukan tujuan, tapi ekspresi politik untuk memprotes keras, mengkoreksi sistem politik pemilu hari ini," kata Arif di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta Pusat, Rabu (23/1).

Kampanye golput dan menyampaikan gagasan tidak memilih sekalipun merupakan bagian dari demokrasi. Terlebih, dalam konteks Pemilu 2019, hal itu seharusnya menjadi perhatian bagi para elit politik dan kontestan untuk evaluasi.

"Kenapa kita protes? Misalkan ternyata enggak konek HAM yang mesti diselesaikan dengan visi misi yang tidak memberikan perhatian terhadap penegakan HAM. Salah satu yang harus muncul sebagai target protes kita adalah partai politik. Dalam sistem demokrasi kita, partai politik memegang peranan," jelas dia.

Menurut Arif, partai politik seharusnya menjadi lembaga yang mewadahi kebutuhan suara dan representasi kebutuhan masyarakat. Namun kini, peranannya malah berubah.

"Hari ini partai mewakili siapa pemilik partai, siapa penanam modal. Ini yang ke depan akan kita koreksi. Bagaimana parpol tidak menjalankan peranannya. Karena parpol yang tidak menjaga marwah dan prinsip demokrasi yang diperjuangkan adalah bukan kemaslahatan," kata Arif.

Reporter: Nanda Perdana Putra