Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto melarang anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR untuk meninggalkan Jakarta hingga pelaksanaan Munas berakhir 6 Desember mendatang. Larangan ini dinilai sebagai upaya mencegah pengurus Golkar melakukan konsolidasi ke daerah-daerah.

"Ini tidak terlepas dari kepentingan pencalonan kembali yang bersangkutan sebagai Ketum Golkar 2019-2024. Imbauan tersebut terlihat sebagai upaya Airlangga membendung anggota Fraksi Partai Golkar yang berencana melakukan konsolidasi ke pengurus-pengurus daerah jelang Munas," kata pengamat politik dari UI, Ari Junaedi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (12/11).

Ari mengatakan, seharusnya Airlangga tidak mengeluarkan larangan tersebut karena justru akan membuat yang bersangkutan terlihat panik jika DPD I dan DPD II melakukan konsolidasi.

"Memang dalam konsolidasi pengurus partai jelang munas segala hal mungkin saja terjadi, termasuk menyuarakan evaluasi dan perubahan kepemimpinan partai ke depan," tukasnya.

Jika benar, larangan itu bermaksud membendung konsolidasi pengurus di daerah, Ari menilai, langkah Airlangga salah.

"Justru hal tersebut bisa membuat suara-suara yang menginginkan evaluasi dan perubahan kepemimpinan semakin menguat," tegasnya.

Positive Thinking dan Banyak Agenda

Surat imbauan larangan keluar Jakarta bagi anggota FPG DPR yang ditandatangani oleh Ketua Fraksi Golkar DPR Kahar Muzakir itu ditanggapi santai pengurus DPP.

Wakil Koordinator Bidang Kepartaian Partai Golkar Darul Siska membenarkan adanya surat edaran tersebut. Kata dia, memang partai mengimbau setiap anggota Fraksi Golkar DPR tidak keluar kota.

"Ya ada imbauan (tidak keluar kota)," kata Darul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11).

Darul sebagai loyalis bakal calon ketua umum Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) tidak mau berpikir macam-macam soal larangan tersebut. Menurutnya, larangan itu hanya untuk membuat kader fokus pada Munas.

"Jadi begini, saya sih positive thinking saja, itu tentu dimaksudkan agar semua orang berkonsentrasi untuk menghadapi munas," ucapnya.

Sementara Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily yang dikonfirmasi terpisah mengatakan instruksi ini dikeluarkan karena banyaknya agenda jelang Munas yang akan digelar di Jakarta.

"Benar. Partai Golkar memiliki banyak agenda kegiatan menjelang Munas bulan Desember 2019. Ada Rapat Pleno, Rapimnas, Bimtek dan Munas pada awal bulan Desember 2019 ini," pungkasnya.