Merdeka.com - Kisruh kepengurusan di Partai Golkar masih jauh dari selesai. Pengurus DPP hasil Munas Ancol sempat berada di atas angin saat Menkum HAM Yasonna Laoly mengesahkan Agung Laksono sebagai ketua umum yang sah. Kubu Aburizal Bakrie menggugat SK itu, dan PTUN Jakarta mengabulkan dengan menetapkan penundaan berlakunya SK sampai ada putusan pengadilan yang final dan mengikat.

"Menetapkan, mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan yang diajukan oleh penggugat," kata Hakim Teguh Satya Bhakti, saat membacakan putusan sementara di PTUN Jakarta, Rabu (1/4).

"Memerintahkan kepada tergugat untuk menunda pelaksanaan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.AH.11.01 tahun 2015, tertanggal 23 Maret 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya," lanjut Hakim Teguh.

"Ketiga memerintahkan kepada tergugat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, yang berhubungan dengan Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa), termasuk dalam hal ini penerbitan Surat-surat Keputusan Tata Usaha Negara yang baru mengenai DPP Partai Golkar Munas Ancol, sampai dengan putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali ada Penetapan lain yang mencabut. Keempat, menunda pembebanan biaya perkara yang timbul karena adanya Penetapan Penundaan ini bersamaan dengan putusan akhir," tutup Hakim Teguh.

Sujud syukur pun dilakukan para kader Golkar kubu Munas Bali yang menghadiri persidangan. Sekjen Golkar Idrus Marham usai persidangan menilai putusan hakim ini sudah tepat.

"Ini secara sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana realitas yang ada di masyarakat, bahwa apabila ini tidak dilakukan penundaan, maka akan memicu terjadinya masalah, gesekan, bahkan terjadi konflik di dalam keluarga besar Partai Golkar sendiri," kata Idrus.

Putusan ini, kata Idrus, akan segera disosialisasikan kepada seluruh pengurus Partai Golkar di semua tingkatan. "Dan yang utama kami segerakan mengirim surat kepada pimpinan DPR karena kita tahu, dinamika politik di DPR akhir-akhir ini sangat luar biasa, terutama dengan adanya peristiwa 30 Maret, pencongkelan pintu dari Fraksi Partai Golkar DPR," imbuhnya.

Sementara pengacara pihak Agung Laksono, Victor Nadapdap menilai, keputusan ini membuat kepengurusan Golkar menjadi vakum.

"Siapa yang jadi pengurus Golkar, PTUN harus tanggung jawab!" kata Victor Nadapdap usai persidangan.

Apa jawaban kubu Ical?