Kursi Menteri ESDM dalam radar Partai Golkar
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto tiba-tiba menyambangi Istana Kepresidenan, Senin (15/8) malam. Kedatangan Setya Novanto bersamaan dengan kegaduhan internal kabinet kerja setelah terungkap status Menteri ESDM Arcandra Tahar sebagai warga negara Amerika Serikat.
Usai bertemu Presiden Joko Widodo, Setya Novanto secara tegas menyatakan partainya bakal mendukung apapun keputusan presiden terkait nasib Arcandra di kabinet kerja. Setya Novanto meyakini keputusan yang diambil presiden merupakan keputusan terbaik.
Tak berselang lama, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menggelar konferensi pers. Arcandra yang dilantik pada 27 Juli 2016, resmi dicopot dari jabatannya sebagai Menteri ESDM. Untuk mengisi kekosongan, untuk sementara Presiden Jokowi menunjuk Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan sebagai Plt Menteri ESDM.
Bukan rahasia lagi, kursi Menteri ESDM merupakan jabatan strategis. Sektor energi dan kekayaan mineral yang terkandung di bumi pertiwi ini, berada di bawah pengawasan dan tanggung jawabnya. Sehingga tidak bisa dibiarkan kosong dalam jangka waktu cukup lama. Plt Menteri ESDM Luhut Pandjaitan mengaku belum mengetahui bocoran kandidat kuat yang akan menjadi Menteri ESDM definitif. Sampai saat ini, informasi pengganti Arcandra Tahar belum didapatkannya dari pihak Istana. Luhut juga mengaku belum tahu berapa lama kekosongan kursi Menteri ESDM definitif akan terjadi.
"Belum ada info, saya akan tanya Presiden kalau soal itu," ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (16/8).
Berhembus spekulasi terkait kekosongan kursi Menteri ESDM dan kehadiran Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto ke istana sesaat sebelum pencopotan Arcandra. Meski belum bisa dipastikan kursi Menteri ESDM bakal diberikan ke Golkar, namun ternyata partai berlambang beringin tersebut memberi sinyal mengincar kursi bekas Sudirman Said dan Arcandra itu. Berhembus kabar kader Golkar Satya W Yudha digadang-gadang menjadi Menteri ESDM. Saat ini Satya merupakan pimpinan di Komisi VII DPR yang membidangi energi.
Anggota DPR dari Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun memberikan bocoran. Saat perombakan kabinet 27 Juli lalu, sebelum muncul nama Arcandra, nama Satya santer dikabarkan menggantikan Sudirman Said sebagai Menteri ESDM. Dia menilai koleganya memang memiliki kemampuan di bidang tersebut.
"Sejak sebelum reshuffle beliau salah satu calon kuat menteri ESDM," kata Misbakhun kepada merdeka.com, Selasa (16/8).
Saat ini kader Golkar duduk di pemerintahan hanya Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Dia menjamin, jika ada satu lagi kader Golkar yang masuk lingkaran kabinet kerja, partainya makin bersemangat mendukung pemerintahan Jokowi-JK.
"Kalau Pak Satya jadi ESDM Alhamdulillah. Kami di Golkar akan makin solid mendukung Pak Jokowi," tuturnya.
Hal serupa juga disampaikan politikus senior Golkar, Fadel Muhammad. Dia sepakat jika Satya menggantikan Arcandra. Namun demikian, Fadel menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi.
"Bagus, Satya termasuk yang digadang-gadang silakan saja enggak apa-apa. Banyak di komisi VII (punya potensi gantikan Arcandra). Dari Demokrat ada, partai-partai lain ada. Cuma apakah presiden mau ambil dari partai kan belum tentu. Serahkan ke presiden saja," kata Fadel.
Fadel menyebut, partainya memiliki segudang kader yang siap mengisi kursi yang ditinggalkan Arcandra. Jika diminta Jokowi, Golkar siap menyerahkan nama.
"Ya Golkar kan selalu punya kader-kader yang banyak. Kalau dibutuhkan, kita punya segudang kader yang siap melaksanakan," jelas mantan Menteri Kelautan ini.
Ketua Umum Golkar Setya Novanto ikut angkat bicara. Setya Novanto siap menyerahkan nama kadernya jika memang diminta presiden menggantikan Arcandra.
"Kalau diminta ya tergantung presiden, yang terbaik. Kita serahkan," ungkap Setya Novanto.
Namun Setya Novanto membantah pertemuannya dengan Presiden Jokowi Senin malam membicarakan soal kursi Menteri ESDM untuk Golkar. Pembicaraan terkait sinkronisasi undang-undang, masalah keparlementeran, dan program pemerintah ke depan.
"Tapi intinya semuanya baik (calon pengganti Arcandra). Tapi kita tidak bicarakan itu. Itu hak prerogatif presiden. Kita percayakan presiden memberikan yang terbaik," tutupnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sudirman menyoroti syarat yang diatur dalam Pasal 169 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.
Baca SelengkapnyaNama Ahmad Sahroni diketahui menjadi salah satu digadang-gadang sebagai calon gubernur untuk Pilgub DKI Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaSudirman menilai skenario tersebut sebagai itikad buruk yang mengancam demokrasi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Berawal dari Agresi Militer Belanda Kedua pada 19 Desember 1948, PDRI pun didirikan di Sumbar.
Baca SelengkapnyaSudirman mengaku teringat dengan suasana politik di 1998.
Baca SelengkapnyaDua santri di Kediri, yang didakwa menganiaya rekannya berinisial BBM (14) hingga tewas menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi.
Baca SelengkapnyaGerindra membantah jika masuknya nama istri Ketua PSI Kaesang Pangarep ini merupakan dorongan dari Jokowi.
Baca SelengkapnyaDukungan ini masih menjadi usulan internal setelh merangkum masukan dari dewan pimpinan cabang, daerah, hingga DPRD.
Baca SelengkapnyaSuhartoyo meminta semua pihak untuk hadir dan mendengrkan kesaksian dari empat menteri terkait.
Baca Selengkapnya