Kumpulkan Kader dari 5 Daerah, Golkar Jelaskan Alasan UU Cipta Kerja Disahkan DPR
Merdeka.com - Partai Golongan Karya (Golkar) mengumpulkan lebih dari 300 anggota fraksi dari DPRD baik kabupaten maupun kota dan provinsi di lima hubungan wilayah (Hubwil) 1, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau.
Ketua Hubwil 1 Fraksi Partai Golkar DPR, Arsyadjuliandi Rachman menuturkan, dikumpulkannya ratusan kader dalam bentuk kegiatan webinar untuk sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker).
"Kegiatan ini sangat penting sebagai bekal kepada anggota fraksi Golkar di DPRD dalam menjawab pertanyaan pertanyaan di masyarakat terkait UU Cipta Kerja ini," kata Arsyadjuliandi Rachman dalam webinar, senin (19/10).
Dalam webinar yang dibuka oleh Ketua Fraksi Golkar di DPR Kahar Muzakir, anggota panitia kerja (Panja) RUU Cipta Kerja, Lamhot Sinaga menjelaskan dengan gamblang dan runut bagaimana suasana kebatinan munculnya UU ini yang memang dibutuhkan untuk menciptakan lapangan kerja.
Lamhot Sinaga mengatakan, saat ini jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 10 juta orang lebih. Dan setiap tahunnya bertambah 2 juta orang pencari kerja.
Dia mengungkapkan, untuk meningkatkan 1 persen pertumbuhan ekonomi butuh Rp 800 triliun, kalau untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5 persen, butuh Rp 4.000 triliun. Padahal APBN Indonesia hanya sekitar Rp 2.000 triliun setiap tahun. Separuhnya lagi diharapkan kontribusi dari sektor swasta. Pertumbuhan 5 persen itu hanya menciptakan 2 juta lapangan kerja yang selalu hadir setiap tahun.
"Belum bisa mengurangi jumlah pengangguran yang masih ada di angka 10 juta tadi. Butuh pertumbuhan ekonomi yang lebih besar lagi untuk bisa mengurangi angka pengangguran," ungkapnya.
Makanya kemudian lahir UU ini, agar Indonesia lebih kompetitif lagi. Investasi masuk akan membuka banyak lapangan kerja. Ini salah satu terobosan untuk mengurangi pengangguran yang masih sangat besar di Indonesia.
UU ini, kata Lamhot, masih mengutamakan hak hak buruh dan tenaga kerja. Mulai dari hak pesangon, cuti dan alih daya. "Jadi kita harus meluruskan berita berita bohong yang berkembang di masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, anggota Fraksi Golkar DPRD Kota Pekanbaru Ida Yulita Susanti menyambut baik kegiatan sosialisasi ini. Dia mempertanyakan terkait upah minuman kota dan provinsi. Isu yang berkembang, upah yang diambil mengikuti penetapan yang terendah.
Hal ini kemudian dibantah Lamhot. Dia mencontohkan UMP Jawa Barat yang misalnya ditetapkan Rp 2,7 juta. Sementara Bekasi menetapkan UMK Rp 3,5 juta. Maka, pengusaha harus mengikuti UMK, disesuaikan dengan PDB dan tingkat inflasi.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Luhut di Depan Airlangga dan Ical: Jangan Mau Diatur Orang Lain, Golkar yang Ngatur!
Luhut meminta kepada para petinggi dan pengurus Partai Golkar jangan menciderai keberhasilan Partai Golkar di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaDinilai Berpeluang Jadi Ketum Golkar, Ini Respons Khas Gibran
Cawapres Gibran Rakabuming Raka memberi jawaban khas saat ditanya soal peluangnya menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaGolkar Nomor Dua di Pileg 2024, Mungkinkah Jatah Menteri di Kabinet Prabowo Bertambah?
Airlangga ditanya apakah kursi menteri dari Partai Golkar pada pemerintahan Prabowo-Gibran bakal bertambah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Tergoda Tawaran Penggandaan Uang dan Suara Berlimpah, Caleg Golkar di Pekalongan Tertipu Rp300 Juta
Polres Pekalongan mengungkap kasus penipuan dengan modus penggandaan uang bermotif politik. Korbannya seorang caleg dari Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaKader Golkar Yang Pilih Prabowo-Gibran Baru 65 Persen, Airlangga Kumpulkan Pimpinan DPD Seluruh Indonesia
Airlangga memerintahkan mereka bekerja lebih keras untuk pemenangan pasangan calon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaAirlangga Minta Senior & Pengurus Golkar Terus Solid: Jangan Mau Dipecah & Dimanfaatkan
"Pasti akan ada yang berusaha memecah belah Golkar tetapi dengan kehadiran di sini, ini dibuktikan bahwa senior partai Golkar bersama kita," kata Airlangga.
Baca SelengkapnyaSaingi Suara PDIP di Pileg, Golkar Bakal Rebut Kursi Ketua DPR?
Partai Golkar tidak pernah memiliki skenario untuk merebut kursi ketua DPR RI.
Baca SelengkapnyaGolkar Tidak Keberatan Jika Ada Partai Baru Bergabung dengan Koalisi Prabowo
Kendati demikian, Golkar mengaku tak mengetahui siapa partai politik yang akan bergabung dengan KIM.
Baca SelengkapnyaAda Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil
Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.
Baca Selengkapnya