Merdeka.com - Abraham Lunggana atau yang lebih dikenal Haji Lulung resmi dipecat oleh Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz karena mendukung Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Pasca dipecat, Lulung justru berambisi menjadi pimpinan tertinggi PPP karena roda partai dinilai sudah melenceng dari azas partai.

Wasekjen PPP kubu Romahurmuziy, Ahmad Baidowi (Awiek) menilai tidak ada yang salah dengan ambisi Lulung asalkan disetujui peserta muktamar. Akan tetapi, Awiek meminta Lulung memperjelas status keanggotaannya di PPP. Sebab, dia mengklaim DPP PPP muktamar Pondok Gede adalah kepengurusan yang sah secara hukum.

"Niat menjadi ketum PPP tak salah asal disetujui muktamirin. Tetapi mau ikut muktamar yang mana? secara legal formal kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar Pondokgede dan kepengurusan inilah yang berhak menggelar muktamar," kata Awiek saat dihubungi merdeka.com, Rabu (15/3).

Ditambah, kubu Romi dianggap kepengurusan yang berhak menggelar muktamar. Pencalonan kader menjadi Ketua Umum PPP tentunya harus mengikuti aturan yang tercantum di AD/ART partai.

"Dalam politik ada tahapan dan prosedurnya. Makanya kita tanyakan mau maju di muktamar mana?" jelasnya.

Jika merujuk pada AD/ART, kata Awiek, kader yang ingin menjadi ketua umum diwajibkan menjabat sebagai pengurus DPP atau DPW selama satu periode penuh. Apabila persyaratan itu lolos, kader tersebut harus mendapatkan dukungan dari muktamirin agar bisa maju menjadi pimpinan tertinggi partai.

"Di AD/ART ada persyaratan calon ketua umum. yakni pernah menjabat sebagai pengurus DPP atau DPW satu periode penuh dan tidak pernah diberhentikan, dan syarat lainnya. Kalaupun lolos sebagai calon, harus mendapatkan suara/dukungan dari muktamirin," pungkasnya.

Sebelumnya, Lulung menegaskan tidak akan meminta bantuan kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy pasca pemecatannya yang dilakukan PPP kubu Djan Faridz. Sebab, Lulung juga sudah dipecat oleh PPP kubu Romi. Kini, Lulung justru berambisi menjadi pimpinan tertinggi partai berlambang kabah itu.

"Saya mau jadi ketua umum kok. Ketua umum PPP," kata Lulung, di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (13/3).

Lulung mengaku ingin menyelamatkan PPP yang dinilainya sudah melenceng dari azas partai. "Minta maaf ya, sebagai umat islam kita tinggal satu loh wadah berhimpun umat Islam yang konsisten tinggal PPP loh. Kalau PPP enggak ada, selesai ini republik," tegas Lulung.

Menurutnya, Djan Faridz seharusnya disalahkan karena telah melanggar AD/ART partai. Djan dinilai tidak punya dasar kuat untuk memecatnya dari partai.

"Sekarang gini, ini kan saya dalam AD ART ada pembelaan di situ dasarnya apa dia berhentiin saya? Yang salah siapa? Yang salah dia, masak enggak pahami azas kita. Dia tak menjalankan amar maruf nahi munkar," tegas Lulung.