Merdeka.com - Demokrat Kubu Moeldoko menggandeng Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum. Kubu Moeldoko ingin mengajukan gugatan atas keputusan Menkum HAM mengesahkan kepengurusan DPP Demokrat ke Mahkamah Agung (MA).

Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto menilai kubu Moeldoko terus berupaya mencari pembenaran atas mencari pembenaran atas terselenggaranya KLB ilegal pada Maret 2021 lalu.

"Dengan menunjuk Yusril Ihza Mahendra sebagai pengacara, gerombolan Moeldoko sedang mencari pembenaran ke MA agar dapat melegalkan 'begal politik' yang mereka lakukan," kata Didik dalam keterangannya, Kamis (23/9).

Dia menilai, uji materiil yang diajukan oleh kubu Moeldoko tersebut masih mempermasalahkan SK Menkum HAM atas pengesahan AD/ ART Partai Demokrat yang dikeluarkan pada Mei 2020. Padahal, kongres Demokrat 2020 sah dan sesuai aturan.

"Kongres Partai Demokrat 2020 sudah sesuai aturan dan demokratis. SK Menterinya juga sudah dikeluarkan lebih dari 1 tahun yang lalu. 'Akrobat hukum' apalagi yang mereka mau pertontonkan ke publik?”, ungkap Didik.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat ini juga menjelaskan Menkum HAM mempunyai Tim Pengkaji Hukum yang kuat dan Prosedur berlapis dalam memeriksa keabsahan serta sinkronisasi peraturan perundangan undangan, sebelum Menteri mengeluarkan sebuah Surat Keputusan.

"Permohonan judicial review ini merupakan upaya ‘begal politik’ dengan modus memutarbalikan fakta hukum, namun kami yakin Mahkamah Agung akan menangani perkara ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya '," tegas Didik.

Ia juga meyakini para Hakim Agung mempunyai integritas dan profesionalisme yang baik. “Sekali lagi, ini bukan masalah internal Partai, ini adalah upaya paksa untuk merobek Demokrasi dan kepastian hukum di Negeri Kita”, tutup Didik.

Diketahui, permohonan Hak Uji Materil (HUM) oleh Mantan Kader Demokrat telah dicantumkan pada laman resmi Mahkamah Agung RI dengan Nomor Perkara 39 P/HUM/2021 dengan Pemohon Muh. Isnaini Widodo dan Termohon Menkum HAM RI.