Merdeka.com - Juru Bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad, menanggapi komentar sejumlah politikus Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Rahmad mengatakan, kubu AHY lupa warisan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk meletakkan supremasi hukum di atas kepentingan semua pihak. PTUN, kata Rahmad, merupakan instrumen yang disiapkan negara untuk menciptakan good governance.

"DPP Partai Demokrat kubu AHY juga melupakan warisan Presiden SBY yang meletakkan supremasi hukum di atas kepentingan semua pihak. Pengadilan Tata Usaha Negara disiapkan negara untuk instrumen menciptakan good governance yang dijamin oleh Undang-undang. Moeldoko justru memberikan contoh yang baik dan benar bagaimana cara menata supremasi hukum dalam good governance pemerintahan Presiden Jokowi," kata Rahmad kepada wartawan, Senin (28/6).

Rahmad menegaskan, Demokrat hasil KLB Deli Serdang punya legal standing yang kuat. Soal tak disahkannya oleh Kementerian Hukum dan HAM, kata dia, hanya perbedaan melihat kelengkapan administrasi. Pihaknya mengklaim sudah lengkap dan sesuai ketentuan undang-undang.

"Perbedaan cara melihat kelengkapan administrasi tersebut, disiapkan ruang dan hak oleh negara untuk mengujinya di Pengadilan Tata Usaha Negara. Ruang dan hak itulah yang digunakan Moeldoko sebagai warga negara yang sangat mengerti dan mentaati hukum," kata Rahmad.

Lebih lanjut, dia bilang, bila kubu Moeldoko menang di PTUN, maka Demokrat tidak lagi dipimpin oleh AHY.

"Jika PTUN nanti memutuskan kubu Moeldoko yang menang dan kubu AHY kalah, maka DPP Partai Demokrat akan dipimpin oleh Moeldoko, bukan lagi AHY. Itulah aturan main hukum yang harus kita hormati dan taati bersama," sambung Rahmad.

Rahmad mengatakan, kubu AHY tidak perlu panik. Ia menyarankan, sebaiknya mengikuti proses hukum yang sedang berjalan.

"DPP Partai Demokrat kubu AHY tidak perlu panik dan kehilangan akal sehat. Jika kubu AHY takut kalah di PTUN, jangan lalu kehilangan akal sehat, kehilangan kecerdasan dan kesantunan. Ikuti saja proses hukum yang sedang berjalan. Jangan pula kemudian menuduh nuduh dan menebar fitnah," kata Rahmad.