Merdeka.com - Wakil Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding meminta kubu Prabowo-Sandiaga mengklarifikasi terkait adanya dugaan mahar politik sebesar Rp 500 miliar kepada PAN dan PKS. Di mana kabar tersebut pertama kali disebarkan oleh Wasekjen Demokrat Andi Arief melalui akun media sosialnya.

"Yang harus dijawab itu kubu sebelah. Justru ke depan, saya kira itu panjang rentetannya. Jadi harus dipertanyakan apakah itu melanggar undang-undang atau pidana," katanya di Hotel Orion, Jakarta, Senin (13/8).

Dia mengungkapkan, klarifikasi ini perlu guna memperjelas proses hukum, jika dugaan tersebut benar terjadi. "Saya kira biar penegak hukum nanti. Hal-hal seperti ini harus diclearkan secara hukum dan harus diclearkan secara politik ke publik," ungkap Sekjen PKB itu.

Senada, Sekretaris Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf, Raja Juli Antoni. Toni meminta Bawaslu harus melakukan tindakan terkait adanya dugaan pelanggaran UU Pemilu tersebut. Walaupun, dia berharap, dugaan tersebut tidak benar.

"Saya berharap itu tak terjadi. Enggak. Tapi biar tidak berkembang fitnah, inisiasi di masyarakat, lebih baik Bawaslu segera mengklarifikasi," jelasnya.

Sebelumnya, anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar pun angkat bicara terkait kabar itu. Dia menegaskan bahwa, jika terbukti demikian, maka pencalonan orang nomor dua di DKI tersebut dapat dibatalkan.

"Maka pencalonan tersebut dapat dibatalkan dan juga partai politik yang menerima dana tersebut tidak dapat mencalonkan lagi calon presiden untuk pemilihan berikutnya," ujar Fritz.

Fritz menjelaskan, aturan itu telah tertuang di dalam pasal 228 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Lebih lanjutnya, kata dia, dalam pasal tersebut telah melarang paslon untuk memberikan uang atau imbalan kepada parpol untuk dapat menjadi calon presiden atau wakil presiden.

Terkait persoalan itu, Fritz mengatakan, lembaganya akan melakukan penelusuran terhadap kebenaran dugaan tersebut. Bawaslu juga sangat mengharapkan kepada pihak yang memang mengetahuinya untuk menyambangi Kantor Bawaslu.

Sehingga, sambung dia, pihaknya dapat melakukan klarifikasi dan mendapatkan informasi secara konprehensif.

"Dan sekali lagi kan itu membutuhkan proses klarifikasi dan apabila itu pun terindikasi maka membutuhkan putusan pengadilan untuk membatalkan pencalonan. Tapi tidak menghilangkan hukuman terhadap pemberian uang tersebut," kata dia menjelaskan.

Reporter: Putu Merta SuryaSumber: Liputan6.com