Kubu Anas tak anggap pertemuan FKPD upaya pendongkelan
Merdeka.com - Wasekjen Partai Demokrat Saan Mustopa menganggap santai pertemuan Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat (FKPD-PD) semalam. Menurutnya, forum itu bukan untuk mendongkel Anas Urbaningrum sebagai ketua umum.
"Bagi kita acara FKPD sebagai potensi sebagai masa depan partai, maka harus kita konsolidasikan," kata Saan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, (14/6).
Saan juga tidak mengetahui apakah Anas diundang dalam acara semalam. Dia belum mengecek apakah ada undangan yang disampaikan ke DPP. "Itu kan DPP saya belum tanya, tapi yang jelas sangat apresiasi acara tadi malam," kata orang dekat Anas ini.
Saan menambahkan tidak ada anggapan buruk dari DPP tentang pertemuan semalam, termasuk kecurigaan untuk mendongkel Anas, yang belakangan disebut-sebut beberapa tersangka korupsi.
"Enggak ada anggapan itu, itu kan aset partai maka bagi Demokrat. Konsolidasi kekuatan partai," tegas Saan.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal FKPD-PD Sutan Bhatoegana menyesalkan atas ketidakhadiran Ketua Umum Anas Urbaningrum.
"Kita menyesalkan pak Anas tak hadir, dan itu di luar dugaan kita. Forum ini bukan mengajak untuk mengadili seseorang. Kita silaturahmi dan konsolidasi agar kompak dan solid," ungkap Sutan.
Sutan juga menjelaskan, bahwasanya Anas Urbaningrum telah diundang. "Hak beliau untuk tidak hadir, mungkin ada acara lain. Kalau pak SBY wajib hadir, Anas sunah," kata Sutan.
Dalam pertemuan itu, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, berbicara cukup keras soal korupsi. Dia meminta kadernya yang korup untuk keluar dari partai.
"Bagi kader yang tidak sanggup menjalankan apa yang saya sampaikan ini, menjalankan politik cerdas, bersih dan santun, lebih baik keluar sekarang juga, dan tinggalkan partai ini," tegas SBY tanpa menyebut nama.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Keterangan mereka dibutuhkan penyidik KPK untuk mengetahui aliran uang distribusi itu ke para tersangka.
Baca SelengkapnyaMahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Baca SelengkapnyaDKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemilih adalah penentu terhadap siapa yang akan menduduki jabatan.
Baca SelengkapnyaArief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaKPK memanggil Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad Al-haddar untuk diperiksa keterkaitannya atas kasus korupsi pengadaan Alat Alat Pelindung Diri (APD) Kemenkes RI
Baca SelengkapnyaKPK ingatkan pasangan Prabowo-Gibran dalam hal memperkuat KPK
Baca SelengkapnyaTKN menilai putusan DKPP terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari juga tidak berdampak pada pencalonan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaNawawi mengatakan, praktik korupsi masih marak terjadi di pelbagai sektor.
Baca Selengkapnya