Merdeka.com - Wakil Ketua Umum DPP Golkar versi Munas Ancol, Agus Gumiwang menilai penolakan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah untuk membacakan surat perombakan fraksi Golkar dalam sidang paripurna merupakan bentuk pelanggaran hukum. Bahkan, sikap politikus PKS itu dinilai sebagai penyelewengan jabatan.

"Boleh kami katakan dia melanggar hukum dan menyelewengkan jabatan," kata Agus Gumiwang di gedung DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (24/3).

Menurutnya, tak ada dasar hukum menolak membacakan surat tersebut. Pasalnya, SK Menkum HAM sudah jelas menyatakan kepengurusan Agung Laksono sah secara hukum.

"SK sudah kami terima. Jangan lupa, dalam SK itu sangat ditegaskan jika Munas Riau sudah tidak berlaku. Juga tidak dikatakan munas Bali lah yang diterima. Juga tak ada satu pun pengadilan yang mengatakan jika kepengurusan Agung Laksono tidak sah," terang dia.

Diketahui, di dalam rapat paripurna, Golkar kubu Agung Laksono meminta pimpinan DPR membacakan surat perombakan fraksi Golkar. Namun, mereka menolak membacakan dan berkilah masih akan mempelajari surat tersebut.