Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kubu Agung Laksono sebut munas solusi kekosongan legalitas partai

Kubu Agung Laksono sebut munas solusi kekosongan legalitas partai Kampanye Golkar. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Ketua DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono, Ace Hasan Syadzily mengatakan, awal tahun 2016 kubunya akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Golkar. Menurutnya hal tersebut sudah direstui senior Golkar Akbar Tandjung.

‎"Munas ini tentu harus dilaksanakan dengan semangat rekonsiliasi dalam rangka menyatukan kembali dualisme kepengurusan dan mengakhiri konflik yang sudah terjadi satu tahun lebih. Munas ini juga sebagai solusi untuk mengisi kekosongan legalitas Partai Golkar apabila SK Pengesahan Kepengurusan kepemimpinan Pak Agung Laksono dicabut Kemenkum HAM," kata Ace saat dihubungi, Rabu (30/12).

Menurut Ace, sebenarnya kubunya telah membentuk tim rekonsiliasi berjumlah 7 orang. Namun tak menuai tanggapan dari kubu Aburizal Bakrie (Ical).

"Konsep penyelenggaraan Munas rekonsiliatif agar secara teknis kepesertaan, mekanisme Munas dan lain-lain bisa dibicarakan bersama-sama. Saya kira pernyataan Bang Akbar sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Munas Bali harus didengarkan secara seksama oleh Kubu Aburizal Bakrie," tuturnya.

Ace berujar, sesuai dengan hasil Rapimnas, kubunya akan terlebih dahulu menunggu pembicaraan Tim 7 membahas bersama dengan pihak Munas Bali. Namun, jika belum ada titik temu, kubunya akan membahasnya dalam Rapat Pleno DPP Partai Golkar untuk menyepakati kapan Munas akan segera digelar.

"Tenggat waktu yang diberikan terkait penyelenggaraan Munas ini, sama dengan usulan Bang Akbar, yaitu awal tahun ini. Sekitar akhir Januari atau bulan Februari," pungkasnya.

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Respons Santai Jokowi saat Kubu 01 dan 03 Bakal Gulirkan Hak Angket Pemilu 2024

Respons Santai Jokowi saat Kubu 01 dan 03 Bakal Gulirkan Hak Angket Pemilu 2024

Keberadaan fungsi pengawasan ini untuk memastikan kekuasaan tidak disalahgunakan dan berjalan sesuai dengan konstitusi dan undang-undang.

Baca Selengkapnya
Usai Kritik Prabowo, Ganjar Siapkan Solusi Jitu Ini untuk Memperkuat Pertahanan Negara

Usai Kritik Prabowo, Ganjar Siapkan Solusi Jitu Ini untuk Memperkuat Pertahanan Negara

Ganjar Pranowo mengkritik pembelian alutsista bekas dan kebijakan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan saat Debat Capres.

Baca Selengkapnya
AHY Dukung Prabowo Rangkul Partai di Luar Koalisi: Kembalikan ke Pemimpin Kita

AHY Dukung Prabowo Rangkul Partai di Luar Koalisi: Kembalikan ke Pemimpin Kita

AHY mendukung Prabowo Subianto menarik sejumlah partai politik di luar koalisi masuk ke dalam kabinetnya.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
1,6 Juta Saksi Disebar untuk Kawal Suara Ganjar-Mahfud dan Partai Pendukung di Hari Pencoblosan

1,6 Juta Saksi Disebar untuk Kawal Suara Ganjar-Mahfud dan Partai Pendukung di Hari Pencoblosan

Sebanyak 1,6 juta lebih saksi akan mengawal suara Ganjar-Mahfud dan partai pendukung pada hari pencoblosan Pemilu 2024, 14 Februari nanti.

Baca Selengkapnya
Airlangga Pastikan Partai Koalisi Prabowo-Gibran Tolak Hak Angket Pemilu

Airlangga Pastikan Partai Koalisi Prabowo-Gibran Tolak Hak Angket Pemilu

Ganjar menyadari paslon 3 tidak bisa sendirian mengajukan hak angket di DPR.

Baca Selengkapnya
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.

Baca Selengkapnya
Jokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu

Jokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu

Jokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ajukan Cuti pada Siapa Jika Mau Ikut Kampanye? Ini Kata KPU

Jokowi Ajukan Cuti pada Siapa Jika Mau Ikut Kampanye? Ini Kata KPU

Sementara itu, aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye.

Baca Selengkapnya
Pengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah

Pengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah

"Keliatannya bisa jadi usulan hak angket ini akan layu sebelum berkembang, akan diblok, ya akan di bendung oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi,"

Baca Selengkapnya