Merdeka.com - Bawaslu merekomendasikan sebanyak 12 partai politik dan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan verifikasi ulang. Menanggapi hal itu, anggota KPU Ida Budhiati KPU bakal meminta penjelasan kepada Bawaslu dengan segera.

"Terkait hal tersebut, kami akan meminta penjelasan pada Bawaslu," jelas Ida Budhiati saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Selasa (6/11).

Dia menegaskan, KPU dengan segera meminta penjelasan kepada Bawaslu tentang 12 partai politik yang sebelumnya dinyatakan tidak lolos menjalani verifikasi administrasi. "Rencananya sore ini," tegas Ida.

Saat ditanya poin-poin apa saja yang bakal diminta penjelasan dari Bawaslu mengenai 12 partai politik tersebut, Ida tidak menjawab panjang lebar.

"Nanti akan disampaikan pada forum KPU Bawaslu," tandasnya.

Diketahui, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekomendasikan agar KPU melakukan verifikasi administrasi ulang terhadap 12 partai politik yang dinyatakan tidak lolos. Keputusan itu diambil Bawaslu setelah menerima aduan dari parpol yang tidak lolos.

Ketua Bawaslu Muhammad dalam jumpa pers di Gedung Bawaslu Jakarta, Senin (5/11) mengatakan, keputusan itu diambil setelah seluruh anggota Bawaslu menggelar rapat pleno pada 2 November lalu.

"Mengenai dugaan pelanggaran kode etik soal penundaan pengumuman hasil verifikasi administrasi, terkait pengadaan sipol yang semrawut, dan ketertutupan KPU terhadap parpol-parpol, Bawaslu telah melakukan kajian hukum yang pada pokoknya menyimpulkan, ketua dan anggota KPU Pusat patut diduga melakukan pelanggaran kode etik dan pelanggaran lainnya yang disebutkan di atas," kata Muhammad.

Dia menambahkan, Bawaslu merekomendasikan, 12 partai yang tidak diloloskan KPU harus dilakukan verifikasi administrasi ulang.

12 partai tersebut adalah: Nasrep, PDS, Partai Republik, PPPI, Partai Buruh, PKNU, PDK, Partai SRI, Partai Kedaulatan, Partai Karya Republik, Partai Kongres, dan PKPP.