Merdeka.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih melakukan verifikasi faktual terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda. KPU mencatat terdapat sekitar 700 ribu pemilih memiliki DPT ganda pada Pemilu 2019 mendatang.

"Kemarin sebetulnya kegandaannya itu masih potensi ganda, jadi data terakhir sampai dengan tanggal 16 kemarin itu tercatat tersisa berdasarkan pemeriksaan bersama 1,2 juta. Tapi menurut catatan KPU sebetulnya sudah tersisa sekitar 700 ribu sekian," kata ketua KPU RI Arief Budiman di lapangan silang Monas, Jakarta Pusat, Senin (18/9).

Menurut Arief, KPU akan melakukan verikasi faktual terkait DPT ganda tersebut. Polemik penyelesaian DPT ganda itu ditargetkan selesai 60 hari.

"Tetapi apakah benar juga dia itu sebetulnya yang perlu dilakukan verifikasi faktual. Nah 60 hari ini selain menyelesaikan sisanya yang ganda itu juga akan menyelesaikan catatan-catatan yang lain termasuk tentang pemilih yang belum punya KTP elektronik," ujar Arief.

Arief mengatakan, KPU akan melakukan pelayanan terhadap para pemilih yang akan pindah posisi atau yang biasa disebut sebagai daftar pemilih khusus setelah masalah DPT ganda selesai.

"Misalnya teman-teman media pada hari pemungutan suara ditugaskan ke tempat lain itu akan dicatat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, nah ini nanti yang akan merubah catatan tentang DPT," pungkasnya.

Arief sebelumnya membeberkan data pemilih ganda potensial hanya sebesar 790 ribu. Hal itu berbeda dengan pencermatan bersama partai politik. Partai meyakini data pemilih ganda berada di angka 1,2 juta orang.

"Dalam pantauan kami, semua melihat 1,2 juta, sebetulnya di internal kami lihat itu sudah sekitar 790 ribuan," kata Arief di kantor KPU, Jakarta Pusat, Minggu (16/9).

Arief menjelaskan, jika ditelisik lebih jauh, angka pemilih ganda 1,2 juga tidak ganda identik. Jika diverifikasi faktual, menurutnya, tak akan sampai di angka jutaan.

"Nah itu kan tidak semua ganda identik. Tetapi ganda yang sebetulnya potensi ganda. Artinya kalo kita verifikasi di lapangan belum tentu juga yang 1,2 juta ini ganda semua," imbuhnya.

Sementara, KPU telah menghapus 647.464 dari data pemilih tetap, berdasarkan 10 hari perbaikan pasca pleno pada 5 September lalu. KPU menetapkan 185.084.629 data pemilih tetap hasil perbaikan pertama.

Arief mengatakan untuk saat ini, data tersebut yang resmi dipegang. Namun tak menutup bakal berubah lagi setelah perbaikan selama 60 hari mendatang.

"Nanti kalo ada perbaikan ya bisa saja," ucapnya.

Arief juga menanggapi permintaan partai politik, khusus dari pengusung pasangan Prabowo-Sandiaga yang menggulirkan isu ini. Mereka meminta agar pencermatan dilakukan bersama dan membuka data kependudukan sebagai alat verifikasi.

Menurut Arief, KPU tidak berwenang membuka empat angka nomor induk kependudukan (NIK). Hal itu diatur oleh Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.

"Tetapi data tidak kita tutup, tetapi untuk membuka identitas secara penuh, saya pikir biar dukcapil yang menganalisis dan memutuskan boleh apa nggak. Karena itu kan NIK mereka yang megang," pungkasnya.