Merdeka.com - Kabar gembira datang bagi para mantan narapidana yang ingin merasakan empuk kursi DPR. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperbolehkan mereka mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) DPR maupun DPRD tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, ketika para mantan narapidana tersebut mendaftarkan diri sebagai calon legislatif, mereka diwajibkan untuk memberikan surat pernyataan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di mana ia pernah menjalani hukumannya. Selain itu, juga diminta menyerahkan surat pernyataan tidak akan melakukan tindakan kejahatan lagi.

"Pernyataan caleg yang terkena pidana itu harus dipublikasikan melalui surat kabar, agar masyarakat mengetahuinya," kata Ferry di gedung KPU, Jakarta, Kamis (14/3).

Pada kesempatan yang sama, Komisioner KPU lainnya Sigit Pamungkas menambahkan, mantan narapidana yang dapat mencalegkan diri haruslah yang sudah bebas dari hukuman selama lima tahun.

"Karena Undang-Undang seperti itu. Asumsi kita interpretasi setelah bebas 5 tahun individu napi itu sudah memperbaiki. Lebih jelasnya, itu tanyakan kepada pembuat Undang-undang dan MK (Mahkamah Konstitusi)," ujar Sigit.