Merdeka.com - BPN Prabowo-Sandi menyebut KPU menggelembungkan 22 juta perolehan suara dalam Pemilu 2019. Hal tersebut dimasukkan dalam gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menanggapi hal tersebut, Komisioner KPU Pramono Ubaid mengaku heran mengapa keberatan BPN baru dilakukan saat ini, bukan pada saat rekapitulasi berjenjang dilakukan.

"Jadi aneh kalau tiba-tiba sekarang menyebut KPU menggelembungkan perolehan suara salah satu paslon. Lha waktu rekap berjenjang kok enggak ada keberatan sama sekali?" ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (13/6/2019).

Pramono memastikan, selama rekapitulasi dari tingkat kecamatan hingga nasional KPU tidak pernah menerima laporan keberatan dari pihak BPN.

"Selama dalam proses rekapitulasi berjenjang, baik di tingkat kecamatan, kab/kota, provinsi, dan nasional, kami tidak pernah menerima keberatan soal perolehan suara dari salah satu saksi Paslon. Rata-rata keberatan muncul dari saksi parpol. Kalaupun ada keberatan dari saksi paslon, tidak pernah menyoal perolehan suara," ucapnya

Dalam rekapitulasi berjenjang, KPU hanya mencatat keberatan terkait jumlah pemilih namun tidak pernah terkait perolehan suara.

"Yang ada hanya menyoal jumlah pemilih, jumlah pengguna hak pilih, jumlah surat suara, jumlah suara tidak sah, dll. Hampir tidak pernah menyoal perolehan suara," jelasnya

Meski mengaku heran, Pramono berpendapat tudingan itu merupakan hak BPN sebagai penggugat untuk diajukan ke MK.

"Tapi oke lah. Namanya juga menggugat. Maka KPU nanti akan membuktikan dalam sidang PHPU di MK bahwa gugatan itu sama sekali tidak berdasar, tidak didukung bukti yang relevan," tandasnya.

Reporter: Delvira Hutabarat

Sumber: Liputan6.com