Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana mengatur aliran dana kampanye di Pilpres 2024. Dana kampanye yang akan diatur yakni berupa uang elektronik.

Komisioner KPU, Idham Holik menyampaikan hal ini belum pernah diatur dalam pemilu sebelumnya. Dia mengatakan peraturan pemilu itu menyesuaikan perkembangan teknologi yang semakin berkembang saat ini.

"Ini mengakibatkan munculnya jenis sumbangan dalam bentuk uang, yaitu uang elektronik misalnya hari ini namanya e-wallet, e-money, dan sejenisnya. Pada dasarnya uang-uang tersebut bisa jadi tidak menggunakan jenis rekening ya," kata Idham, dalam paparannya saat rapat bersama Komisi II DPR, Senin (29/5).

Sebab, kata Idham, saat ini banyak masyarakat Indonesia yang semakin akrab dengan penggunaan uang elektronik. Oleh karena itu, hal ini menjadi penting bagi KPU untuk mengaturnya.

"Sesuai ketentuan UU No 7 tahun 2017, sumbangan dalam bentuk uang wajib disetorkan ke dalam rekening khusus dana kampanye (RKDK), dalam hal ini sumbangan dalam bentuk uang elektronik wajib masuk ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan," jelasnya.

Sebelumnya, Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Mochammad Afifuddin menjelaskan, PKPU Dana Kampanye Pemilu juga mendorong agar seluruh sumbangan dana kampanye dilakukan pencatatan secara terperinci.

"Sumbangan-sumbangan yang penting tercatatkan. 'Kan yang kami atur ini sumbangan atau laporan dana kampanye dan seterusnya. Kalau orang menyumbang, dicatat. Kalau orang bantu, diadministrasikan. Itu yang diatur dalam PKPU Dana Kampanye Pemilu," kata Afifuddin.

Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com