Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar menapik hasil simulasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Kabupaten Blitar, dengan calon tunggal kepala daerah Rijanto dan Marhaeinis Urip Widodo yang dilakukan sejumlah pihak beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, ada hasil simulasi pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal yang menggegerkan masyarakat. Dari uji coba yang dilakukan oleh 30 orang dari 3 desa itu, didapati hasil hanya 7 orang saja yang benar dan sah dalam mencoblos, yakni mencoblos gambar lengkap dengan pilihan setuju.

Komisioner KPU Blitar, Masrukin memastikan bahwa simulasi yang dilakukan tersebut bukanlah dari pihak KPU Blitar. Justru sebaliknya, menurutnya, simulasi yang dilakukan KPU Blitar menunjukkan hasil yang positif, sebagian besar masyarakat telah mengetahui tata cara pencoblosan yang sah.

"Simulasi kan yang buat sebenarnya bukan kita, informasi yang kita dapat dari 284 yang salah cuma 6 orang. Yang coblos gambar cuma 6 orang artinya tingkat kesalahan hanya 6 orang dari 284 itu," kata Masrukin saat ditemui merdeka.com, Blitar, Senin (7/12).

Ia menegaskan hasil simulasi yang dilakukan oknum tersebut tidak akan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak suara mereka dalam Pilkada Serentak 9 Desember mendatang.

"Jadi bukan 7 dari 30 orang itu bukan, simulasi kita yang resmi dari KPU itu justru malah yang coblos gambar dan tidak sah seperti yang disebutkan di media beberapa waktu itu, kita sama sekali enggak ngefek," tandasnya.

Meski demikian, Masrukin mengklaim sosialisasi dan simulasi tata cara pencoblosan kepala daerah dengan calon tunggal di 3 daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Blitar tidak mengalami kendala besar.

"Teknis yang real yang udah diuji coba di masyarakat baik di Blitar, Timor Tengah Utara dan Tasikmalaya, kesalahan dari jumlah partisipasi ratusan kesalahan hanya 6, di Tasikmalaya malah 4 orang, Timor Tengah Utara 8 orang," tegas Masrukin.

Pasalnya, ia mengaku pihaknya telah intensif melakukan sosialisasi dan simulasi tata cara pencoblosan yang sah sejak bulan Mei lalu dan sampai ke tingkatan paling bawah yakni kelurahan dan kecamatan.

"Sosialisasi terkait sah atau tidaknya itu, ya selama itu berjalan sudah kita pastikan semua sudah diupayakan untuk disosialisasikan sampai tingkat bawah. Sampai hari ini masih ada sosialisasi dan masih ada juga yang menyampaikan terkait tata cara pencoblosan," tambahnya kepada wartawan.