KPK Rombak Struktur, DPR Ingatkan Tupoksi Tidak Tumpang Tindih

Kamis, 19 November 2020 16:25 Reporter : Ahda Bayhaqi
KPK Rombak Struktur, DPR Ingatkan Tupoksi Tidak Tumpang Tindih Gedung baru KPK. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi III, Pangeran Khairul Saleh, menanggapi perubahan struktur organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pangeran mengatakan, ada yang harus diperhatikan dalam pembentukan organisasi baru.

Pertama, harus utamakan efisiensi dalam pola tindak maupun pembiayaan. Selain itu, pembentukan diharapkan sesuai kebutuhan berdasarkan kajian dan undang-undang.

"Mengutamakan efisiensi baik dalam pola tindak maupun pembiayaan. Serta sesuai dengan kebutuhan yang dilandasi atas kajian yang mendalam termasuk memperhatikan keberadaan UU yang menjadi pijakan hukum di atasnya," kata Pangeran dalam keterangannya, Kamis (19/11).

Dia juga berharap, pembentukan jabatan baru harus jelas tupoksinya agar tidak ada tumpang tindih.

"Saya berharap lahirnya Perkom tersebut benar-benar sudah melalui kajian dan analisa yang detail sehingga dalam penyelengaraannya benar-benar efisien dan mampu melaksanakan tugasnya secara maksimal dan handal," jelas Pangeran.

Politikus PAN ini berharap, KPK tetap melakukan penindakan korupsi. Serta memaksimalkan pencegahan serta edukasi masyarakat.

"Kami juga berharap agar penindakan korupsi tetap bergelora dan pencegahan juga harus dimaksimalkan termasuk edukasi kepada masyarakat," ucap Pangeran.

Lebih lanjut, Pangeran mengatakan Dewan Pengawas harus mengawal pelaksanaan tugas KPK agar berjalan maksimal.

"Peran Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam pasal 37 B UU KPK harus mampu mengawal pelaksanaan tugas KPK ini agar mampu melaksanakan tugasnya secara maksimal," kata dia.

Diberitakan, sebanyak 19 jabatan baru dimasukkan dalam restrukturisasi organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini tertuang, melalui Peraturan Komisi (Perkom) Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK.

Melihat isinya, dalam Perkom 7/2020, ada 19 bidang, mulai dari kedeputian, direktorat, atau jabatan baru yang tidak dimiliki dalam struktur yang tercatat dalam Perkom nomor 03 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK.

Sebagai informasi, Perkom baru ini sudah ditandatangani oleh Ketua KPK Firli Bahuri pada 6 November 2020 dan diundangkan 11 November 2020. [lia]

Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. KPK
  3. Komisi III DPR
  4. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini