Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KPK ingatkan jangan ada politik uang di Kongres PAN

KPK ingatkan jangan ada politik uang di Kongres PAN kongres pan. ©2015 merdeka.com/rizky erzi andwika

Merdeka.com - Partai Amanat Nasional saat ini sedang menggelar acara besar, yaitu Kongres Nasional ke-IV di Nusa Dua, Bali. Salah satu puncak agenda dalam perhelatan akbar dimulai sejak hari ini, Sabtu, (28/2) hingga Selasa (3/3) pekan depan adalah memilih ketua umum periode 2015 hingga 2020.

Ada dua kandidat berhadapan memperebutkan jabatan ketua umum. Mereka adalah calon petahana Hatta Rajasa dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Zulkifli Hasan.

Namanya acara tingkat nasional pastilah menyedot banyak dana. Tidak hanya soal akomodasi, tapi dikhawatirkan ada praktik politik uang buat membeli dukungan para kader. Di tengah kekhawatiran itulah, Komisi Pemberantasan Korupsi memperingatkan supaya jangan ada duit negara dipakai buat membeli dukungan politik dalam Kongres Nasional PAN. Sebab, Komisi sudah membuktikan pernah ada penyimpangan penggunaan duit negara dipakai dalam ajang politik akbar, yakni tepatnya pada Kongres Partai Demokrat 2010.

Dalam persidangan empat tersangka kasus korupsi proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Desa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yakni Deddy Kusdinar, Andi Alifian Mallarangeng, Teuku Bagus Mokhammad Noor, dan Machfud Suroso serta sidang korupsi Anas Urbaningrum terungkap soal praktik lancung itu. Yakni beberapa perusahaan 'pelat merah' seperti PT Adhi Karya dan lainnya diminta mengumpulkan dana buat menyokong calon tertentu.

Tentu mereka dijanjikan bakal mendapat proyek bila sang calon didukung menang. Hal itu pun terjadi. Nilai fulus dihamburkan terlacak menurut KPK miliaran, belum lainnya secara sporadis.

"KPK mengimbau setiap aktivitas politik dilakukan tanpa politik uang. Demi terwujudnya dunia politik yang bersih," tulis Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, melalui pesan singkat, Sabtu (28/2).

Priharsa meminta bila praktik itu terjadi supaya orang-orang mengetahui segera melaporkannya. Tentu, lanjut dia, harus disertai bukti pendukung.

"Iya (bisa lapor KPK) dan penegak hukum lain. Setiap laporan yang masuk, akan ditelaah," ujar Priharsa.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PPATK Endus Ada Aliran Dana Kampanye dari Tambang Ilegal
PPATK Endus Ada Aliran Dana Kampanye dari Tambang Ilegal

Menjelang Pemilu 2024, partai politik diimbau hindari dana ilegal.

Baca Selengkapnya
KPK Sebut Ada Biaya Angkut Lebihi Standar saat Pendistribusian Korupsi APD Kemenkes
KPK Sebut Ada Biaya Angkut Lebihi Standar saat Pendistribusian Korupsi APD Kemenkes

Keterangan mereka dibutuhkan penyidik KPK untuk mengetahui aliran uang distribusi itu ke para tersangka.

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan 21 Tersangka Kasus Suap Dana Hibah Pokmas Jatim
KPK Tetapkan 21 Tersangka Kasus Suap Dana Hibah Pokmas Jatim

KPK telah menetapkan 21 tersangka (dengan rincian) yaitu empat tersangka penerima, 17 lainnya sebagai tersangka pemberi

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPK Pertimbangkan Panggil Pimpinan Komisi IV DPR Terkait THR SYL
KPK Pertimbangkan Panggil Pimpinan Komisi IV DPR Terkait THR SYL

Duit senilai Rp750 juta itu diberikan SYL sebagai Tunjangan Hari Raya (THR)

Baca Selengkapnya
Menanti Gebrakan Pansel Capim KPK
Menanti Gebrakan Pansel Capim KPK

Penetapan nama sembilan pansel capim KPK oleh Presiden Jokowi menandakan dimulainya mencari calon pimpinan lembaga antirasuah.

Baca Selengkapnya
Pungli di Rutan, 93 Pegawai KPK Disidang Etik Dewas pada 17 Januari
Pungli di Rutan, 93 Pegawai KPK Disidang Etik Dewas pada 17 Januari

Fokus sidang kode etik bukan berapa besaran uang diterima para pihak yang terlibat, melainkan soal integritas sebagai pegawai KPK.

Baca Selengkapnya
Uang dari 5.000 Rekening Diblokir PPATK Mengalir ke 20 Negara
Uang dari 5.000 Rekening Diblokir PPATK Mengalir ke 20 Negara

Ivan mengungkapkan, puluhan negara itu mayoritas atau paling banyak berada di kawasan ASEAN.

Baca Selengkapnya
KPK Beberkan Modus dan Bagi Hasil Para Tersangka Pungli di Rutan
KPK Beberkan Modus dan Bagi Hasil Para Tersangka Pungli di Rutan

Ada ancaman teruntuk para tahanan yang menolak membayar pungli.

Baca Selengkapnya
Mau Memberi HP dan Uang ke Pendukung, Ganjar Pranowo Tanya Panwaslu
Mau Memberi HP dan Uang ke Pendukung, Ganjar Pranowo Tanya Panwaslu

Rencana pemberian bantuan tersebut akhirnya diurungkan lantaran bisa dianggap sebagai politik uang.

Baca Selengkapnya