Merdeka.com - Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo soal persiapan pelaksanaan pilkada serentak pada tahun 2015 ini. Salah satu persoalan penting yang dibahas mengenai partai politik yang saat ini tengah ribut dan mengalami dualisme kepengurusan seperti PPP dan Golkar.

Jimly mengatakan, saat ini sedang digodok beberapa peraturan mengenai pilkada serentak. Mulai dari syarat pencalonan oleh partai politik dan peraturan lainnya.

"Ini peraturannya sedang didiskusikan, seandainya demikian maka tokoh-tokoh dan pasangan tokoh yang pantas untuk ajukan diri sebagai pasangan calon bisa antisipasi dan siap-siap melewati jalur independen, tidak melalui partai. Dengan begitu hak konstitusional tiap pasangan calon dan begitu juga hak konstitusional rakyat pemilih tetap dijamin. Ini salah satu opsi yang kita dorong untuk memaksa parpol tidak konflik," jelasnya.

Jika partai politik masih berlanjut konfliknya, lanjut Jimly, maka dapat mengganggu integritas penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, peraturan Pilkada serentak sedang dibahas oleh KPU, DPR dan pemerintah.

Jika DPR tidak satu suara dalam peraturan pilkada serentak ini, kata Jimly, opsi lainnya adalah berdasarkan SK Menkum HAM. Dengan tujuan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik dan mendidik partai politik tidak berkonflik.

"Ya itu satu opsi, opsi yang lain sekaligus kita mendidik parpol ya dua-duanya tidak memenuhi syarat, ya tapi itu menjadi salah satu opsi. Jadi kita ingin parpol kita itu jaga integritas internal mereka, ini bukan untuk kepentingan kelompok mana, kubu mana, tapi untuk kepentingan sistem ketatanegaraan kita," jelasnya.

Sehingga, lanjut Jimly, partai-partai politik yang mengalami dualisme kepemimpinan terancam tidak bisa mengikuti pilkada serentak.

"Ya partai mana saja yang konflik dua kepengurusan, nanti masing-masing kepengurusan mengajukan calon masing-masing bikin repot penyelenggara pemilu. Jadi mumpung jauh hari, segera selesaikan konflik internal dan pengadilan yang tangani segera putuskan dan keluarkan putusan sebelum tahapan dimulai," tandasnya.